2016-02-18 apa kampung apa kota sri palupi

Antikorupsi Bukan Tujuan Pembangunan

Beberapa pejabat publik belakangan ini naik pamor karena mengusung semangat antikorupsi. Walikota Surabaya Tri Rismaharini, misalnya, dihargai Bung Hatta Anticorruption Award untuk sistem tata kelola pemerintahannya. Demikian pula Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang kerap tampil di media dengan retorika antikorupsi.

Tapi antikorupsi dinilai bukan sebagai tujuan yang tepat untuk dicapai dalam pembangunan.

“Tujuan pembangunan direduksi cuma jadi antikorupsi, bukan kesejahteraan,” demikian ujar Sri Palupi, peneliti The Institute for Ecosoc Rights. Menurut Sri, pembangunan terlalu sibuk dengan pengelolaan pemerintahan yang bebas korupsi, tapi tidak mengedepankan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita yang mestinya dicapai.

Hal ini disampaikan Sri dalam diskusi “Apa Kampung, Apa Kota” di Bentara Budaya, Jakarta (18/2). Ia merespon pembangunan kota Jakarta yang tidak mengindahkan masyarakat miskin dan dengan mudahnya melakukan kekerasan demi proyek infrastruktur, pengembangan kawasan hunian mewah, dan keberpihakan pada perusahaan besar.

Pembangunan yang tidak manusiawi tersebut biasanya kemudian dimaklumi hanya karena tata kelola pemerintahan sudah bersih. “Kita memahami korupsi terlalu prosedural, pencurian aset negara,” ujar Sri. “Tapi lalu bagaimana hak-hak sosial-ekonomi orang miskin yang direbut negara dan diberikan ke orang kaya?”

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Murdoch University Ian Wilson juga sempat mengkritik kecenderungan ini.

Ian khawatir upaya antikorupsi dalam pembangunan kota Jakarta hanya dijadikan publisitas (gimmicks). “Ada anggapan, kalau saya transparan, saya terbuka, saya tak korupsi, lalu itu cukup,” ujarnya. Menurut Ian anggapan itu mengaburkan permasalahan. Pemerintah bisa jadi tak korupsi, tapi juga tak memenuhi kebutuhan warga. Warga bisa tetap tak mendapatkan hak-hak sosial-ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan, meski di bawah pemerintahan yang bersih.

Pembangunan kota Jakarta, menurut Sri, hanya pesat pada pembangunan ruang fisik seperti proyek infrastruktur (jalan raya, bangunan). “Tapi ruang sosialnya macet,” sebutnya. Ada fragmentasi yang jelas antara orang kaya dan orang miskin. Bentuk kota juga semakin homogen: dipenuhi ruang-ruang komersil seperti mall dan hunian mewah (real estate).

Hingga tahun 2015, Jakarta tercatat sudah memiliki 175 mall.

Sri menyebutkan, seharusnya setiap penduduk Jakarta bisa mengakses kota dan memanfaatkan seluruh fasilitasnya tanpa halangan. Warga memiliki dua hak dasar atas kota: hak partisipasi (terlibat dalam pengambilan kebijakan) dan apropriasi (bisa menggunakan dan menciptakan ruang). Di sini, partisipasi masyarakat menjadi penting. Ia mengambil contoh Brazil, yang memiliki Statuta Kota.

Statuta Kota di Brazil memungkinkan setiap warga untuk punya andil ke mana arah lingkungannya akan dibangun. Lewat participatory budgeting, warga bisa berkumpul bersama dan menentukan sarana publik apa yang perlu dibangun di lingkungannya. Bila pemerintah mau membangun jalan yang melintasi pemukiman, sementara warga keberatan, pemerintah harus mengalah dan mencari alternatif lain. Kota Porto Alegre di Brazil menjadi salah satu prototipe keberhasilan pelibatan warga.

Dalam pengelolaan kota-kota di Brazil, kepentingan warga terwakili melalui keterlibatan aktif. “Di Jakarta, baru kepentingan pemodal yang diwakili,” sesal Palupi.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Antikorupsi Bukan Tujuan Pembangunan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *