2016-02-21-politik-ruang-di-jakarta

Politik Ruang di Jakarta: Kebijakan Elitis atau Urban Regime?

Persoalan lahan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan saja, tetapi juga di ibukota DKI Jakarta. Ditilik dari sejarahnya, masalah lahan ini mulai mengemuka seiring dengan perkembangan kota menuju arah modernisasi.

Seiring dengan peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru, Indonesia membuka keran ekonominya terhadap investasi dari luar. Implikasinya, terjadi pertumbuhan ekonomi yang  begitu tinggi yang memberikan insentif terhadap pembangunan infrastruktur secara masif.

Begitu juga yang terjadi di ibukota Jakarta. Gubernur Ali Sadikin melakukan pembangunan Jakarta secara besar-besaran. Jakarta yang sebelumnya memilki lanskap bentangan kumuh yang sesekali diselingi beberapa strukur modern yang berjauhan dan permukiman, berubah menjadi sebuah kota yang diatur cukup baik dengan jalan-jalan raya modern yang sisinya dihiasi bangunan megah dan beberapa pusat rekreasi (Blackburn, 1989: 295).

Pembangunan Jakarta tentu tidak seratus persen berjalan lancar lancar. Ada masalah dengan lahan-lahan yang kemudian dikonversi menjadi taman, pusat kebudayaan, tempat rekreasi, dan huniah baru. Pengonversian itu seringkali bersinggungan dengan hunian lama milik warga di kampung-kampung akibat tidak adanya proses akuntabilitas.

Rencana pembangunan jangka panjang Jakarta waktu itu yang tertuang dalam Rencana Induk Jakarta (1965-1985) tidak dipublikasikan ke warga sehingga warga bingung apakah daerah mereka masuk daerah yang akan digusur atau tidak. Selain itu juga muncul masalah khas rezim Orde Baru berupa kekerasan yang menyertai proses koversi lahan (Blackburn, 1989: 295).

Praktik-praktik penggusuran dengan kekerasan yang dilakukan di masa Orde Baru memang wajar terjadi mengingat sifat pemerintahannya yang otoriter. Hanya saja yang miris praktik seperti ini tidak lantas hilang dengan mundurnya Orde Baru.

Human Rights Watch dalam publikasinya tahun 2006 menjelaskan bahwa praktik kekerasan yang dicirikan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan serta kehancuran dan kerugian harta benda pribadi masih saja terjadi di lapangan. Seringkali aparat melakukan kekerasan seperti mengayunkan tongkat tajam atau pisau, melempar batu atau menggunakan gas airmata dan meriam air kepada warga selama eksekusi dilakukan.

Perkembangan terakhir soal penggusuran di Jakarta dapat kita telusuri dari Laporan LBH tahun 2015. Di situ dijelaskan bahwa jumlah penggusuran selama Januari sampai dengan Agustus 2015 masih terjadi dengan signifikan. Ada 3433 Kepala Keluarga (KK) dan 433 unit usaha yang terdampak.

Idealnya, penggusuran dilakukan dengan mengikuti standar internasional dari Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 yang mengatur bahwa harus ada musyawarah yang tulus, disertai dengan informasi yang cukup bagi warga terdampak. Akan tetapi menurut data LBH, dari 30 kasus yang terjadi  di tahun 2015 hanya ada 4 yang keputusannya diambil lewat musyawarah dan 26 lainnya dilakukan dengan keputusan sepihak.

Perkembangan kasus terbaru soal penggusuran dapat kita amati di Kampung Pulo (2015) dan Bukit Duri (2016). Pemerintah Kota DKI Jakarta menginginkan untuk melakukan upaya revitalisasi sungai Ciliwung untuk melebarkan sungai seperti keadaannya di masa dahulu. Masalahnya, di daerah bantaran sungai sudah terdapat warga yang sudah lama tinggal di situ. Dari situ, muncul sengketa saat eksekusi dilakukan yang juga berujung pada kekerasan.

Penulis melihat bahwa pemecahan masalah perkotaan akan sulit dilakukan jika kita hanya mengambil salah satu sudut pandang dari aktor yang bersengketa, entah sudut pandang pemerintah atau warga.

Pemerintah menginginkan wajah kota dan kehidupan warga di daerah miskin yang lebih baik. Sementara warga menginginkan tetap terjaganya kehidupan ekonomi (penghasilan tetap) dan sosial budaya (tetap terjaganya relasi dengan kerabat) jika memang penggusuran tidak terelakkan.

Kegiatan ‘saling mengutuk’ satu pihak oleh lainnya tidak akan membawa masalah ke tingkat yang lebih baik. Memang, pasti terjadi ketidaksinkronan antara satu pihak dan pihak lainnya, hanya saja itu bisa diperbaiki dengan memperbaiki proses komunikasi sampai dengan sebuah kebijakan diseleasaikan (dalam hal ini: penggusuran, atau dalam bahasa versi pemerintah, relokasi).

Ada dua sudut pandang (yang saling bertolak belakang) dalam melihat realitas sosial di daerah perkotaan: sudut pandang elite dan urban regime.

Elite melihat bahwa perencanaan pengelolaan kota dilakukan oleh sekelompok minoritas (elite) yang terorganisasi vis a vis kelompok mayoritas yang tidak terorganisasi. Keputusan para elite inilah yang kemudian menentukan  keberlangsungan hidup masyarakat banyak.

Michels (dalam Judge 1995: 35-36) menyatakan bahwa bahkan organisasi yang sangat egaliter sekalipun seperti serikat buruh dan  partai politik berhaluan sosialis memiliki kesempatan menjadi tidak demokratis berdasarkan prinsip “iron law of oligarchy”, penguasaan oleh segelintir orang.

Suduh pandang lainnya ialah urban regime. Pendekatan ini melihat bahwa berjalannya sebuah kota dengan baik timbul dari kerjasama yang erat antara aktor-aktor di sisi pemerintah dengan aktor-aktor dari sisi non-pemerintah (Judge 1995: 54).

Kedua aktor tidak hanya saling bekerja sama, tetapi ada saling ketergantungan di antara mereka dalam memenuhi tantangan sosial dan ekonomi. Kerja sama yang erat ini muncul akibat perkembangan kota yang membuat terjadinya pembagian kerja antara pemerintah dan swasta sebagai konsekuensi dari pengaturan ekonomi politik nasional.

Menarik untuk kemudian melihat sudut pandang manakah yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah daerah.

Mengingat kuatnya gaya kepemimpinan Ahok yang ‘keras’, memang sangat mungkin jika gaya yang digunakan akan kembali kepada gaya elitis seperti yang sejak dulu diterapkan oleh Orde Baru. Namun perlu diketahui bahwa meski begitu Ahok juga memberikan kesempatan untuk melakukan dialog seperti kasus yang terjadi di Kampung Pulo.

Ahok membuka ruang untuk dialog sebelum penggusuran dilakukan. Meski penggusuran tetap dilakukan, tetapi penggusuran pada Agustus 2015 hanya merupakan awal dari rencana besar revitalisasi sungai Ciliwung. Saat ini proses negosisasi masih terjadi antara Ahok dan warga juga LSM yang mendampinginya, dan kelihatannya Ahok bersedia untuk melakukan beberapa penyesuaian yang setidaknya memberikan keuntungan lebih banyak kepada warga.

Realitas sosial tidak dapat dilihat secara mutlak dari sebuah titik saja. Begitu saja dalam soal sengketa lahan ini. Meski ada dua sudut pandang untuk melihatnya, kita tidak bisa menisbatkan pemerintah daerah sepenuhnya elitis atau sepenuhnya bersifat urban regime.

Yang tepat ialah pemerintah DKI Jakarta memiliki tendensi kuat untuk menjadi elitis berdasarkan pola kebijakannya yang bersifat top-down. Biar bagaimanapun masih ada ruang untuk melakukan negosisasi dan meski kesempatannya lebih kecil seharusnya ruang itu yang kita maksimalkan daripada sekedar menyalahkan membabi-buta.

***

Referensi

Blackburn, S. (1989). Jakarta: Sejarah 400 Tahun (terj.). Depok: Komunitas Bambu.

Human Rights Watch. (2006). “Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta”. Diakses secara online dari https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0906sumandrecsBIweb.pdf

Judge, D., Stoker, G., dan Wolman, H. (1995). Theories of Urban Politics. London: Sage Publications.

LBH Jakarta. (2015). Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa di Wialayah DKI Jakarta Januari-Agustus 2015. Jakarta: LBH Jakarta.

Foto diolah dari: kevo123/Flickr.com

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *