2016-02-19-tanah-ibu-tani-pati

Konflik Lahan yang Menyengsarakan Perempuan Bertubi-tubi

Begitu sampai di sebuah lapangan usai sepeda motor saya menempuh hampir 30 km Rantepao-Sangalla dengan peta buta, saya teringat Tina Ralla.

Lapangan itu dilingkari lantang, saung, yang menjadi rumah singgah kerabat jauh yang diundang dalam upacara rambu solo—perayaan kematian di Toraja, Sulawesi Selatan. Hari itu adalah hari saat jenazah Puang Marten Tambaro Allorerung, mantan anggota DPRD Tana Toraja, diangkat dan disemayamkan di sebuah rumah bernama lakkian.

Dalam ritual itu, setidaknya 24 kerbau dan 100 babi lebih mesti dikorbankan dalam rangkaian upacara yang memakan waktu tiga hari tiga malam itu. Butuh uang yang tak sedikit bagi keluarga mantan narapidana kasus korupsi dana APBD Tana Toraja tahun 2002-2003 ini untuk melaksanakan serangkaian upacara rambu solo.

Di situ lah saya ingat Tina Ralla. Seorang perempuan dan seorang ibu dalam novel Faisal Oddang berjudul Puya ke Puya (2015) itu mesti menjadi “korban” dalam pusaran keterdesakan finansial untuk menggelar upacara rambu solo Rante Ralla—suaminya yang mati diracun karena mempertahankan tanah dan rumahnya.

Tina Ralla menjadi korban empat kali. Pertama, ia kehilangan suaminya. Kedua, usai suaminya mati, tanah dan rumahnya jadi tanggung jawab Allu Ralla (anak sulungnya) dan Tina tak punya kuasa atas tanah dan rumahnya sendiri. Ketiga, Tina Ralla mesti kehilangan tanah dan rumahnya saat Allu Ralla menjual itu pada perusahaan tambang nikel untuk biaya rambu solo Rante Ralla. Keempat, karena tanah dan rumahnya hilang, Tina Ralla juga kehilangan akses ekonomi serta kehidupan sosial dan budaya yang melingkupinya. Tina Ralla tak bisa lagi menenun—kegiatan yang jadi mata pencahariannya—terusir ke kota dan terasing dari budaya desa di Toraja.

Perempuan menjadi masyarakat yang paling terdampak langsung dari keputusan pengelolaan lahan untuk konsesi dan pengelolaan lingkungan. Penelitian Etta F. E. (1999) dalam sebuah jurnal penelitian berjudul Women Participation in Environmental Protection and Management: Lessons from Plateau State, Nigeria yang dikutip Women Research Institute (WRI), menekankan bahwa perempuan dalam banyak lingkungan sosial berperan menjadi penanggung jawab utama dalam mengatur kebutuhan domestik dan rumah tangga.

Oleh karena itu perempuan lebih banyak berinteraksi langsung dengan lingkungan dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya mereka lebih mungkin akan mengalami penderitaan yang disebabkan karena rusaknya kondisi rumah, lingkungan tempat tinggal, maupun kota yang rusak, dan akan memiliki beban lebih berat bila tinggal dan hidup di lingkungan yang miskin, tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana kesehatan memadai karena perempuan menghabiskan waktu lebih banyak di rumah dan lingkungan terdekatnya.[1]

Meski demikian, perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan lahan. Studi WRI, misalnya, mengungkap di Desa Teluk Binjai, Kabupaten Pelalawan, Riau, masyarakat hanya mengalokasikan pelibatan perempuan sebanyak 10 persen dari jumlah warga yang hadir dalam rapat dan pertemuan warga.

Pertemuan-pertemuan yang membahas tentang penetapan batas lahan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) lebih banyak dihadiri oleh laki-laki sebagai perwakilan masyarakat. Kalaupun ada perempuan yang hadir, jumlahnya hanya sedikit dan cenderung pasif dalam pembahasan maupun proses pengambilan keputusan.

Padahal sebetulnya, perempuan mampu dan banyak mengambil peran dalam pengelolaan lingkungan dan lahan. Sebagai contoh, Aleta Baun dan rekan-rekannya di pulau Timor, NTT, melakukan gerakan untuk melindungi gunung Mutis, Molo, yang hendak dikuasai oleh dua perusahaan tambang.

Opung Putera bersama perempuan-perempuan adat di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, berjuang mempertahankan hutan kemenyan dan hutan adat yang dirampas perusahaan HTI, PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Gerakan perempuan tani di Rembang berhasil melindungi sumber mata air Watu Putih dari ancaman pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia. Sukinah warga Rembang, dalam wawancaranya dengan Mongabay,[2] mengatakan, Gunung Kendeng adalah surga petani. Ia lahan bertani dan sumber air. Mereka bertekad mempertahankan gunung agar tetap hijau dan lestari. “Ibu pertiwi adalah perempuan yang sangat peduli sama anak. Ditanam apa saja jadi subur. Jadi kami harus pertahankan gunung dan lingkungan. Meski kami diintimidasi TNI dan polisi,” katanya.

Upaya gerakan perempuan di NTT, di Sumatera Utara, di Rembang, dan di daerah lain perlu terus didukung. Ada mandat partisipasi publik yang perlu didorong untuk secara eksplisit menyematkan frasa pelibatan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam setiap pengambilan keputusan pengelolaan lahan dan lingkungan.

Ini penting untuk membuka ruang dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan lahan dan lingkungan. Kepemimpinan perempuan bisa memperbaiki krisis ekologis dampak dari kemesraan pemerintah dan pengusaha dalam mengeksploitasi lahan dan kekayaan alam yang kerap membuat perempuan menjadi korban bertubi-tubi—seperti Tina Ralla.

***

[1] http://wri.or.id/172-current-project-id/perempuan-politik/partisipasi-perempuan/672-advokasi-berbasis-data-kesetaraan-gender-dalam-konsesi-hutan#.VsXhzbR97Mw

[2] http://www.mongabay.co.id/2015/03/19/merekam-perjuangan-para-perempuan-rembang-dalam-menjaga-bumi/

Foto diolah dari: Berdikari Online

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Konflik Lahan yang Menyengsarakan Perempuan Bertubi-tubi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *