perempuan_tani-400x273

Empat Tuntutan Ibu Kedaulatan Pangan

Pada awal 2016, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada enam sektor bisnis yang dipandang menyumbang konflik agraria pada 2015 dengan keluasan konflik masing masing sebagai berikut; perkebunan ada 302.526 hektar, kehutanan ada 52.176 hektar, pertambangan 21.127 hektar, kelautan 11.231 hektar, dan terakhir pertanian 940 hektar, dan sisanya 1.827 hektar.

KPA menilai meluasnya konflik perkebunan hingga pertanian juga didukung oleh perlbagai kebijakan pemerintah misalnya; kemudahan investasi, kebijakan pembangunan perkebunan namun pengawasan yang dilakukan begitu minim.

Seperti yang dilansir dalam laporan yang dikeluarkan KPA bahwa sepanjang 2015, konflik agraria telah mengakibatkan korban tewas sebanyak 5 orang, tertembak aparat 39 orang, dianiaya atau mengalami luka-luka sebanyak 124 orang dan mengalami kriminalisasi atau ditahan sebanyak 278 orang.

Jika dibandingkan dari sisi jumlah korban kekerasan dan kriminalisasi, angka ini memang menurun dibandingkan 2014, namun masih adanya konflik agraria yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga seperti kejadian nasib keluarga Salim Kancil tentunya menunjukkan pemerintah masih abai dalam penyelesaian konflik agraria.

Dari keenam sektor bisnis yang paling banyak menyumbang konflik agraria, persentase terkecil memang adalah sektor pertanian. Justru dengan porsi konflik terkecil, menarik jika sektor ini mendapat perhatian khusus mengingat negara Indonesia bergelar negara agraris.

Ada inti khusus tentang petani perempuan sebagai korban konflik agraria yang sangat menarik bagi saya. Para petani perempuan adalah pahlawan bagi ketahanan pangan. Tepatnya mengutip kata-kata dari Henry Saragih, mantan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), “petani perempuan adalah ibu kedaulatan pangan Indonesia.”

Petani perempuan saat ini masih menjadi korban konflik agraria karena mengalami penggusuran paksa atas kepemilikkan lahannya dan pemangkasan haknya untuk berpendapat. Perempuan terusir dari dapur pertanian karena kebijakan pemerintah yang lebih memihak pada pemodal. Alhasil pertarungan petani perempuan secara langsung bukan melawan pemodal, tetapi melawan pemerintahnya sendiri. Bayangkan saja, jika petani perempuan ini kehilangan sawah untuk berkarya, pemerintah memberi solusi ganti rugi pekerjaan dengan menjadi buruh atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan upah murah.

Kondisi ini mendorong Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan mendorong penyelesaian konflik agraria secara lebih adil bagi para petani, khususnya petani perempuan. Seperti dikutip dari majalahkartini.co.id, menurut Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan Puspa Dewy, penyelesaian konflik bukan sebatas mencari solusi tetapi juga harus menerapkan perspektif yang berkeadilan gender.

Selama ini keterwakilan perempuan untuk turut menyelesaikan konflik agraria sangat kecil. Kerap kali pada setiap pengambilan keputusan, yang diundang ke dalam rapat pemecahan masalah konflik lahan agraria bukan perempuan. Padahal, konflik agraria selalu membawa trauma yang cukup mendalam bagi perempuan. Ambil saja contoh intimidasi hingga penembakan.

Penanganan khusus terhadap korban petani perempuan tidak menjadi prioritas oleh pemerintah. Jangankan secara spesifik reparasi trauma perempuan, pemerintah saja boleh disebut masih acuh kepada penyelesaian konflik agraria. Menurut Puspa, pemerintah cenderung mengambing hitamkan masyarakat lokal karena tak mampu menghadapi korporasi. Hal ini juga tertera dalam catatan akhir KPA sebagai berikut:

Meskipun presiden Jokowi sempat mengutarakan dalam pidatonya di Istana Negara bahwa konflik agraria adalah masalah besar yang ia temui di setiap provinsi. Namun, konflik agraria belum mendapat prioritas untuk diselesaikan. Kehadiran Kementerian ATR/BPNRI yang seharusnya bisa menjadi leading-sector bagi proses penyelesaian konflik agraria ternyata tidak dapat dilakukan oleh kementerian ini. Ego sektoral juga masih kental terjadi dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.

Adapun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ternyata juga belum cukup kuat membantu masyarakat petani untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian mengelola lahannya. Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan ini lantas menyusun empat tuntutan kepada negara untuk mengembalikan kedaulatan perempuan untuk bisa ikut menangani konflik lahan, menjadi subyek. Empat tuntutan itu berisi:

  1. Memastikan akses dan kontrol perempuan atas pengelolaan sumber daya agraria untuk mengembalikan kedaulatan perempuan atas tanah, air, dan hutan;
  2. Menciptakan kondisi yang mendukung kesetaraan perempuan dalam pengembalian keputusan terkait pengelolaan sumber daya agraria;
  3. Mengakui perempuan sebagai subyek dari pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan gender;
  4. Menyelesaikan konflik agraria dengan prinsip inklusif, sensitive, dan responsif gender dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan dampak yang dialami perempuan akibat konflik lahan agraria.

Empat tuntutan ini sekiranya adalah sebuah perjuangan yang belum selesai. Empat tuntutan ini masih menjadi wacana yang belum tercatatkan dalam agenda pemerintahan. Empat tuntutan ini juga adalah PR pembaca untuk menyebarluaskannya kepada pihak lain yang tak berkesempatan mampir ke laman ini.

Oleh sebab itu, perjuangan untuk mengedukasi petani perempuan dalam mempertahankan haknya menjadi sebuah keniscayaan. Edukasi bukan mengarahkan perempuan untuk melawan pemerintah. Sebaliknya, edukasi kepemimpinan bagi petani perempuan adalah aksi korektif yang seharusnya menjadi solusi bagi pemerintah untuk mewujudkan cita-cita reformasi agraria.

***

Referensi:

http://www.spi.or.id/perjuangan-petani-untuk-menghapus-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan/

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/indonesia/16-perempuan-dalam-pertanian/petani-perempuan-menjaga-lingkungan-hidup/at_download/article_pdf

https://www.dropbox.com/s/1nbecwlcfy5lkvs/CatatanAkhirTahun_KPA_2015.pdf?dl=0

http://majalahkartini.co.id/berita/tak-sekadar-solusi-kesetaraan-gender-konflik-lahan-agraria?page=1

http://majalahkartini.co.id/berita/tuntutan-solidaritas-perempuan-dalam-konflik-lahan-agraria

 

Sharing is caring!
Share on Facebook3Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Gloria Fransisca

Tentang Gloria Fransisca

Gloria Fransisca Katharina Lawi, perempuan berdarah Flores, Nusa Tenggara Timur yang lahir dan tumbuh dewasa di Ibu Kota Jakarta. Alumni Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada Fakultas Ilmu Komunikasi ini tengah bekerja sebagai jurnalis di salah satu harian ekonomi dan bisnis di Indonesia. Dia juga tergabung dalam Komunitas Penulis Muda Agenda 18. Baca tulisan lain dari penulis ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *