Government Defence Anti-Corruption Index IMG-20160121-02543

TNI Tak Transparan, Komisioner KPK Minta Presentasinya Dirahasiakan

Militer Indonesia dinilai masih rentan korupsi. TNI mendapat rapor merah bernilai D, alias berisiko korupsi tinggi, dalam Indeks Anti-Korupsi Militer 2015 yang dirilis Transparency International (21/1). Salah satu masalah yang disinggung sebagai penyebab risiko korupsi TNI adalah tidak transparannya pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Bertindak sebagai penanggap dalam diskusi hasil riset tersebut, Komisioner KPK Saut Situmorang justru meminta tanggapannya dirahasiakan.

“Saya tekankan bagi media yang meliput, [presentasi] ini jangan dimuat ya,” demikian ujar Saut seusai memberikan presentasinya. Salah satu tampilan presentasi Saut membahas rekomendasi bagi TNI untuk memperbaiki masalah pengadaan dan penganggaran. Dalam diskusi yang mendorong keterbukaan, Saut justru meminta presentasinya dirahasiakan. Ia beralasan beberapa rekomendasinya perlu dibicarakan dengan pemerintah terlebih dahulu.

Selain memberikan rekomendasi, Saut juga membahas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai cara untuk mencegah korupsi. Pejabat negara, termasuk TNI, diwajibkan melaporkan hartanya dengan mendata LHKPN. Saut mencontohkan Jendral TNI Gatot Nurmantyo sebagai salah satu personil TNI yang sudah melaporkan LHKPN.

Meski demikian, masalah pelaporan kekayaan pribadi tidak termasuk dalam indikator serius Indeks Anti-Korupsi Militer.

Dalam hasil riset tersebut, keterbukaan (transparansi) TNI dinilai dari lima hal: politik, finansial, kemampuan personil, operasional, dan pengadaan. Tingginya risiko korupsi TNI disebabkan oleh tidak dimungkinkannya publik memeriksa belanja militer, absennya pemeriksaan dari DPR, dan ketiadaan akuntabilitas.

“Harusnya hanya strategi dan taktik operasi [militer] yang tertutup. Penganggaran dan procurement (pengadaan) harusnya terbuka,” ujar Al-Araf, Direktur Program Imparsial yang pernah mengajar di Universitas Pertahanan Nasional. Menurut Al-Araf, yang juga mengisi diskusi bersama Saut, penganggaran dan pengadaan berada di wilayah publik sehingga tak perlu dirahasiakan. Pengadaan alutsista yang buruk justru bisa mencelakakan personil TNI sendiri, seperti yang terjadi pada kasus helikopter Hercules beberapa waktu silam.

Saut Situmorang sendiri adalah satu dari lima Komisioner KPK yang baru terpilih Desember 2015 lalu. Mantan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN) ini sempat menuai kontroversi lantaran pernah menganjurkan agar media tidak meliput operasi tangkap tangan KPK supaya indeks korupsi Indonesia tak tampak buruk, pernah menyebutkan agar memaafkan kasus Bank Century, serta memiliki rekam jejak tidak membayar pajak mobil mewah Rubicon.

Saut adalah satu dari tiga pimpinan KPK yang sempat dinilai bermasalah dalam pencalonannya. Meski menuai banyak kritik, masyarakat sebaiknya tidak pesimis atau pupus harapan. Sebaliknya, justru KPK harus terus didorong agar menjalankan fungsinya. Executive Board Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo, sebagaimana dilansir The Jakarta Post, pernah menyebutkan bahwa KPK adalah hal terbaik yang dimiliki Indonesia sekarang.