IMG-20160119-02532

Merawat Alam, Menumbuhkan Ekonomi

Mak Ucu adalah penjual sop jagung di salah satu desa di Sumatera Barat. Setiap hari selalu ramai pengunjung berdatangan ke tempatnya berjualan. Dagangannya sering laris sebelum maghrib, bahkan kadang sudah habis di siang bolong. Saking lakunya, kreditur bank yang kerap singgah di kedai Mak Ucu dan suaminya sering menawari pasangan suami-istri itu modal agar membuka cabang. Tapi Mak Ucu selalu menolak. Jangankan membuka cabang—Mak Ucu tak pernah berlama-lama membuka kedainya bila makanan sudah habis. Saat makanan habis, artinya kedai harus tutup.

Pola dagang seperti Mak Ucu bukan satu-satunya. Malah, menurut jurnalis Dandhy Dwi Laksono, pola dagang yang enggan ekspansi ini tersebar di penjuru Indonesia. “Logika kita biasanya, kalau bisnis sukses, buka cabang, perluas ke daerah lain supaya sukses. Tapi mereka enggak. Kenapa?” ujarnya.

Menurut Dandhy, pola dagang inilah pola dagang yang berprinsip menggunakan sumber daya lokal. Pola dagang ini tak ekspansif, tapi ‘sadar diri’ mengambil sumber daya secukupnya dan memproduksi secukupnya. “Kalau sudah pinjam kredit bank, itu sudah bukan local resources lagi,” jelas Dandhy dalam diskusi “Mencari Indonesia Biru” di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (19/1).

Cara berpikir ekonomi kapitalistik yang lazim diterima umum selalu menekankan pada akumulasi modal terus-menerus sebisa mungkin. Bila mungkin, segala bentuk sumber daya akan terus dieksploitasi—buruh dipaksa bekerja tanpa lelah dan hutan terus dikeruk hingga akhirnya berdampak pada kerusakan jangka panjang. Sementara, Dandhy justru menemukan praktik ekonomi berkelanjutan di kebiasaan masyarakat lokal Indonesia. Masyarakat lokal Indonesia sudah memiliki tradisi untuk merawat lingkungan dalam praktik ekonominya. Dandhy menyebut bahwa praktik ekonomi itu mewujudkan prinsip-prinsip blue economy (ekonomi biru).

Dikonsepkan oleh Gunter Pauli, istilah blue economy menekankan pada penggunaan sumber daya lokal, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Konsep blue economy dianggap sebagai ‘perbaikan’ dari green economy, yang sama-sama bicara soal lingkungan, tapi dianggap terlampau teknis.

“Kita bisa melihat ini bukan cuma pada skala individu [seperti pada contoh Mak Ucu], tapi juga skala masyarakat,” ucap Dandhy. Ia mencontohkan bagaimana tradisi masyarakat Badui di Jawa Barat dalam bercocok tanam mampu menghasilkan 8000 lumbung padi yang tersedia untuk 29.000 jiwa selama 5-10 tahun. Secara serupa, masyarakat Dayak di Kalimantan juga memiliki tradisi merawat lingkungan yang berkelanjutan lewat tradisi lahan berpindah mereka. “Saat berpindah lahan, ada tiga hal yang terjadi: rearrangement pemukiman mereka, regrouping lahan tanam, dan paling penting stop kultivasi lahan,” jelasnya. Dengan demikian, tanah yang tadinya dipakai untuk bercocok tanam punya waktu untuk menumbuhkan unsur hara kembali.

“Orang Indonesia sebenarnya sudah kenal tradisi untuk menjaga ketahanan pangan,” sebut Dandhy.

“Pembangunan” Justru Sering Merusak

Majalah Forbes pada tahun 2015 pernah memuat 50 nama orang Indonesia terkaya. Di urutan 10 besar ada nama seperti Keluarga Hartono (kekayaan 15,4 milyar USD), Chairul Tanjung (4,8 milyar USD), dan Mochtar Riady (2,2 milyar USD). 10 besar terkaya berikutnya punya nama Putera Sampoerna (1,65 milyar USD), Ciputra (1,5 milyar USD), dan Kuncoro Wibowo (1,38 milyar USD).

Sialnya, 20 besar terkaya tersebut semuanya pernah terlibat dalam pengrusakan alam.

“Kekayaan mereka berasal dari industri batu bara dan sawit, penyebab terbesar perubahan iklim,” sebut Sonny Mumbunan dari Research Center for Climate Change Universitas Indonesia. 1/5 emisi global disumbang dari emisi sektor lahan. Padahal, sumbangan emisi terbesar Indonesia berasal dari sektor lahan. Industri ekstraktif seringkali mengeksploitasi hutan Indonesia untuk dialihfungsikan jadi sawit dan diterabas untuk membuka tambang. Eksploitasi hutan tersebut juga menyebabkan bencana #AsapRiau yang belasan tahun tak kunjung selesai, hingga yang terparah terjadi pada 2015 silam.

Alihfungsi hutan ini, selain jelas merusak alam, juga mengacaukan pola ekonomi masyarakat setempat. Penelitian Sonny menunjukkan 76% pendapatan masyarakat di Kalimantan justru berasal dari hutan. Masyarakat memanfaatkan hewan-hewan, pepohonan, dan sumber daya setempat dalam aktivitas ekonomi mereka. Masyarakat seperti masyarakat Dayak, lewat lahan berpindahnya, mengenal cara untuk mengelola lahan mereka hingga tak habis dalam sekian generasi. Kebutuhan akan hutan ini juga ditunjukkan lewat riset lain yang meneliti kehidupan 1300 desa di Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat. Riset tersebut menunjukkan, semakin jauh desa dari Taman Nasional Kerinci Seblat, semakin rentan ekonomi mereka.

Kontras dengan masyarakat lokal, industri ekstraktif seperti perusahaan sawit dan tambang hanya mengeksploitasi hutan untuk kebutuhan mereka hari ini. Apalagi, menurut Dandhy, industri ekstraktif seringkali bersiasat dalam menguasai lahan. Mereka hanya membeli beberapa lahan strategis yang jadi sumber pengaliran air dengan harga mahal. Saat lahan warga kemudian kekeringan akibat sumber airnya dikuasai, warga akan dengan sendirinya menjual lahan dengan harga murah.

“[Industri ekstraktif] tak memikirkan biaya jangka panjang, akhirnya ditanggung negara,” sebut Sonny, “Akhirnya ditanggung kita [yang membayar pajak].”

 

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Merawat Alam, Menumbuhkan Ekonomi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *