2015-01-25 Diskusi LBH Jakarta Gafatar

Fatwa MUI Tak Boleh Jadi Landasan Polri dalam Penangkapan

Merespon keberadaan kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dicap mengkhawatirkan oleh beberapa kalangan, Polri menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum melakukan penangkapan. Brigjen Bambang Sucahyo, seperti dilansir Liputan6.com (21/1), menyebut bahwa ia membutuhkan fatwa MUI yang menyatakan Gafatar sesat untuk menangkap mereka.

Masalahnya, fatwa tidak bisa jadi landasan Polri dalam melakukan penangkapan. “Polisi tak bisa menggunakan fatwa MUI sebagai dasar hukum. Fatwa bukan produk hukum,” jelas Wakil Ketua Kerjasama Internasional MUI Syafiq Hasyim.

Fatwa MUI adalah pendapat agama biasa yang disepakati sekelompok ulama. Berdasarkan penjelasan Syafiq, fatwa MUI tidak punya kekuatan hukum lantaran bukan hasil ketetapan negara. “Dia tidak legally binding (tidak mengikat secara hukum),” sebut Syafiq di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Senin (25/1).

Sebab itulah pernyataan dari Polri yang menunggu fatwa MUI dianggap absurd karena berpijak pada putusan kelompok ulama yang bisa saja berbeda dengan kelompok ulama lain. Fatwa MUI, bila ditinjaui dari keterikatan hukumnya, tak berbeda dengan pendapat yang dikeluarkan oleh ulama Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama (NU). Setiap orang bebas mengikutinya dan bebas mengabaikannya.

Syafiq melanjutkan, masyarakat juga harus berhati-hati dalam menyikapi klaim soal “fatwa MUI” dan “pernyataan MUI” yang beredar di media massa. Menurutnya, media sering keliru mengira pendapat pribadi anggota MUI sebagai keputusan MUI.

“Fatwa adalah yang keluar berdasarkan rapat. Semua fatwa ditentukan komisi fatwa,” papar Syafiq. Syafiq meminta media agar lebih teliti supaya tidak keliru mengutip pendapat pribadi anggota MUI sebagai hasil dari keputusan rapat MUI. Pendapat pribadi anggota MUI berbeda dengan rapat komisi fatwa yang memiliki standar referensi berdasarkan kajian akademis dan teologis.

MUI, misalnya, tak pernah mengeluarkan fatwa yang melarang keberadaan Syiah dan menghukum kalangan homoseksual atau LGBT.

Syafiq menganjurkan agar masyarakat selalu memeriksa ulang kompilasi fatwa yang pernah dihasilkan MUI. MUI sudah berupaya untuk jadi akuntabel. “Kompilasinya bisa dibeli di kantor MUI atau di-download di website. Sudah ada dari tahun 2004,” pungkasnya.

.

Foto: Metro TV News / Damar Iradat

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *