IMG-20160121-02542

Cegah Korupsi di TNI Bisa Cegah Kekerasan oleh TNI

Reformasi TNI sudah berlangsung 15 tahun lebih, tapi masih banyak problem yang belum tuntas. Salah satunya adalah kesejahteraan TNI. Prajurit TNI masih dihantui masalah taraf hidup yang tak berkecukupan. Pemerintah kerap beralasan anggaran pertahanan tidak cukup untuk menafkahi prajurit TNI secara layak.

Hal ini yang kemudian menjebak prajurit TNI untuk terlibat dalam bisnis jasa pengamanan perusahaan, khususnya industri ekstraktif seperti perusahaan-perusahaan tambang. Diupah besar, TNI bertindak sebagai tukang pukul yang mengamankan kepentingan perusahaan dengan merebut paksa lahan warga dan menindas warga yang protes. Prajurit TNI menjadi tentara bayaran yang sebenarnya tidak sah secara hukum.

“Padahal sebenarnya negara punya anggaran untuk kesejahteraan prajurit. Masalahnya, penganggarannya tak transparan, jadi seolah-olah tak ada,” ujar Al-Araf, Direktur Program Imparsial yang pernah mengajar di Universitas Pertahanan Nasional, dalam relaunching Indeks Antikorupsi Militer 2015 di Hotel Akmani, Jakarta (21/1).

Tidak transparannya (tidak terbukanya) penganggaran sektor pertahanan Indonesia adalah masalah serius yang dikupas dalam Indeks Antikorupsi Militer 2015. Dalam indeks garapan Transparency International tersebut, TNI mendapat nilai D, yang artinya punya risiko korupsi tinggi. Skala nilainya adalah A sampai F; A artinya risiko korupsi sangat rendah dan F artinya risiko korupsi kritis.

Di antara negara G20, Indonesia berada di 10 besar risiko korupsi tertinggi. Negara dengan risiko korupsi paling rendah adalah Inggris dan risiko korupsi paling tinggi adalah Arab Saudi.

Di antara negara Asia Pasifik, Indonesia masih berada di bawah Korea Selatan (nilai C), Singapura (nilai B), Jepang (nilai B), dan Selandia Baru (nilai A).

Negara-negara G20 dalam Indeks Anti-korupsi Militer 2015
Negara-negara G20 dalam Indeks Anti-korupsi Militer 2015

Indeks Antikorupsi Militer 2015 menilai sektor pertahanan suatu negara dari lima indikator: politik, finansial, personil, operasional, dan pengadaan. Indonesia jeblok mendapat nilai E di indikator finansial dan operasional sementara di indikator sisanya mendapat nilai D.

“Kita melihat beberapa hal yang memengaruhi risiko korupsi TNI,” ujar Tehmina Abbas dari Transaprency International. Di antara yang disebut Abbas adalah: pemenuhan standar United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), peran KPK sebagai lembaga independen, komitmen dalam peran antikorupsi (seperti adanya zona antikorupsi di militer atau unit pencegahan gratifikasi), penindakan terhadap perwira korup, dan undang-undang jelas yang mengatur perihal pengadaan dan transfer teknologi di sektor pertahanan.

TNI Harus Mau Terbuka, Demi Kepentingan TNI Sendiri

Penganggaran sektor pertahanan menjadi salah satu masalah pokok dalam reformasi TNI. Penganggaran yang tak terbuka, di antaranya, menyebabkan alokasi yang tidak jelas untuk kesejahteraan prajurit. “Pemerintah sudah mengambil alih Rp.4,5 triliun dari bisnis militer Orde Baru. Itu sekarang uangnya ke mana?” sebut Al-Araf. Selama 15 tahun tidak ada kejelasan ke mana uang sejumlah besar itu, padahal menurut Al-Araf harusnya bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan prajurit.

Selain itu, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga menjadi masalah pokok. Selama ini, pemerintah selalu menggunakan broker (pihak ketiga) dalam pembelian alutsista dari negara lain. Akibatnya, harga kerapkali mangkrak. Tambah pula, alutsista yang dibeli adalah alutsista bekas.

“Jangan pernah beli alutsista bekas,” tegas Al-Araf. “Alutsista bekas sangat rentan dipakai ‘permainan’, dari biaya maintenance, life-cycle, dan sebagainya.”

Pemerintah juga dituntut untuk menyingkirkan broker dan membeli langsung dari pemerintah negara terkait (G2G atau Government-to-Government). Penting juga untuk membeli hanya dari negara-negara yang sudah menerapkan prinsip good governance, seperti negara-negara yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Membeli dari negara yang sudah menerapkan good governance lebih bisa dipercaya karena lebih transparan, hingga tak ada biaya fiktif.

Masalahnya, ada kecenderungan pemerintah Indonesia membeli dari negara yang tidak transparan, seperti Rusia. Ditambah lagi, pengawasan DPR sangat lemah. DPR justru diduga terlibat dalam melakukan permainan harga bersama dengan Kementerian Pertahanan. “Komisi I tidak berfungsi,” sesal Al-Araf. Dalam 10 tahun terakhir, pembelian alutsista yang prosesnya mencurigakan seperti pembelian rudal MSI dan main battle tank Leopard lolos tanpa protes berarti.

Pengadaan alutsista yang kacau padahal justru sangat berbahaya bagi prajurit TNI sendiri. Di tahun 2009 dan 2015, paling tidak ada dua kali jatuhnya pesawat angkut C-130 Hercules yang menewaskan lebih dari 100 orang. “Seorang pilot pernah cerita, terlalu banyak kawannya yang jatuh, meninggal. Ia minta pengadaan harus dibongkar,” kenang Al-Araf. “Prajurit harus merasa aman dalam operasi mereka.”

KPK Harus Bisa Masuk ke Militer

Keras kepalanya TNI menjadi salah satu tantangan besar dalam mengawasi penganggaran militer. Rancangan Undang-undang (RUU) Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 yang dibahas di DPR. Dua RUU ini, yang didorong oleh Kementerian Pertahanan, semakin membatasi kemungkinan diauditnya penganggaran militer.

“Harusnya hanya strategi dan taktik operasi [militer] yang tertutup. Penganggaran dan procurement (pengadaan) harusnya terbuka,” tegas Al-Araf. Berbeda dengan strategi dan taktik militer, penganggaran dan pengadaan berada di wilayah publik sehingga tak perlu dirahasiakan.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto berpendapat sebenarnya KPK punya peluang dengan adanya Pasal 42 UU 30/2002. Pasal ini memberikan KPK kewenangan koordinasi, penyelidikan, dan penuntutan, termasuk di domain militer. Dalam mengusut kasus korupsi anggota DPRD Madura Fuad Amin, KPK sempat menangkap seorang perwira TNI AL yang terlibat. Al-Araf juga menyetujui, menekankan pada asas lex specialis yang bisa dimanfaatkan KPK. “KPK bisa masuk, bukan cuma pencegahan tapi juga penindakan.”

Komisioner KPK Saut Situmorang yang juga hadir dalam diskusi, meski demikian, hanya memberikan tanggapan mengambang. Saut hanya menekankan bahwa segala perbuatan KPK harus didasari undang-undang. “Kita tidak bisa melangkah tanpa undang-undang. Semua di Indonesia punya undang-undang, tidak bisa asal main begitu saja,” ujar Saut.

.

*) Ralat (24/1): Artikel ini sudah diralat tertanggal 24 Januari. Sebelumnya artikel ini menyertakan Sukhoi Superjet 100 sebagai ranpur TNI, padahal bukan.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

0 responses to “Cegah Korupsi di TNI Bisa Cegah Kekerasan oleh TNI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *