suasana-kemah-anggara-yang-digelar-komite-pemantau-legislatif-kopel-_151204101302-283

Antikorupsi di Masyarakat Tak Sejalan dengan yang Digerakkan

Dinginnya kawasan Malino di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tidak meruntuhkan semangat para aktivis antikorupsi berkumpul dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi 2015 pada Desember lalu. Kemah Akbar Aktivis Antikorupsi yang dihelat selama tiga hari (18-21 Desember) mengumpulkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, NGO lokal dan nasional, dosen dari berbagai perguruan tinggi, jaringan media, lembaga donor yang mendukung pergerakan isu antikorupsi, Lembaga Parlemen Group, serta anak-anak muda dari berbagai komunitas dan organisasi mahasiswa di Sulawesi.

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) sengaja membentuk lagi kegiatan ini agar jaringan solidaritas aktivis antikorupsi semakin luas. Tidak hanya di tataran pusat negeri ini, tetapi  juga di daerah-daerah di Indonesia.

Kegiatan yang kedua kalinya ini diselenggarakan lagi sebagai bentuk kepedulian terhadap Indonesia, fokus pada refleksi kinerja penegak hukum  di tahun yang penuh dengan hiruk pikuk isu korupsi di tahun 2015. Agar terbentuk pola sistematis untuk merancang dan menjalankan aksi bersama berbasis data dalam mengawal pola korupsi yang hari ini sudah menemukan “bentuknya”.

Evaluasi ini salah satunya menyoal bagaimana rakyat Indonesia berpartisipasi di pemilihan umum oleh Usep Hasan Sadikin, perwakilan dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko melanjutkan pemaparan dengan bagaimana seharusnya memutuskan pola korupsi hari ini. Aktivis harus bergerak bersama. Korupsi bukan cuma dicegah KPK tetapi juga oleh koalisi masyarakat sipil yang merangkul masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia tanpa terkecuali.

Situasi (hidup) di Indonesia hari ini sayangnya terlampau sulit sehingga mendesak para golongan untuk bergerak, tidak sejalan dengan proses-proses sistematis seperti yang rancang oleh kawan-kawan peserta di Kemah Akbar Aktivis Antikorupsi kemarin.

Tindak korupsi masih diteruskan oleh masyarakat akibat dari tidak baiknya proses birokrasi yang bertele-tele sehingga memaksa melakukan tindakan ilegal seperti memakai calo. Seperti diucapkan Prof. Dr. Aswanto selaku Dewan Etik KOPEL, pengurusan birokrasi ditempuh dengan jalur cepat, sehingga para calo merasa terdukung. Moral integritas disampingkan, yang diutamakan adalah keberlangsungan hidup.

Adanya kesadaran dalam mengetahui fenomena sosial budaya yang dibentuk dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti di atas, tidak merangkul kesadaran masyarakat bahwa ada kelompok  perlawanan yang menentang sistem tersebut yang bisa dikatakan menjadi dasar timbulnya tindakan keji seperti korupsi. Canda Direktur KOPEL Indonesia Syamsuddin Alimsyah,  korupsi tidak bisa dilawan dengan adanya superhero seperti Superman, Thor, dkk. Tapi perlu dengan adanya gerakan masyarakat berbasis komunitas yang diisi oleh anak-anak muda dan terorganisir dengan baik untuk melawan penyelewangan. Pengorganisiran diri sendiri hari ini masih jauh dari sikap dan sifat partisipatif juga solutif.

.

Ilustrasi foto: Republika Online.