2015-11-26-Perdatam-Poor-People-Politics

Pembangunan Jakarta Sarat Kepentingan

Pembangunan kota lazim diasumsikan sebagai sebuah upaya untuk mengelola kota menuju perkembangan yang lebih baik. Namun, bila ditinjau secara ekonomi politik, pembangunan kota lebih lazim dilihat sebagai sebuah intervensi politik yang sarat dengan tumpukan kepentingan. Pembangunan kota tak selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga.

“Pembangunan bukanlah sebuah barang publik, tapi sebuah pertarungan dalam proses perubahan struktural,” demikian ujar Ian Wilson, peneliti dari Murdoch University Australia, pada diskusi Majelis Perdatam bertajuk “Poor People Politics” di Pancoran, Jakarta (26/11).

Ian meneliti pembangunan kota di Asia Tenggara dengan mengambil studi komparatif di Jakarta (Indonesia), Manila (Filipina), dan Phnom Penh (Kamboja).

Menurut Ian, pembangunan kota selalu dilandasi visi tertentu yang bertumpu pada imajinasi politik pemangku kebijakannya. Visi tersebut merekacipta warga yang menghuni kota menjadi bentuk tertentu–terutama dalam hal ini adalah kaum miskin kota. “Pembangunan kota di Jakarta berusaha melakukan rekacipta kaum miskin sebagai warga-pasar (market citizens),” jelas Ian.

Rekacipta kaum miskin kota menjadi warga-pasar artinya mengubah mereka supaya bergaya hidup dan menanggung biaya hidup seperti pekerja bergaji tetap, wiraswasta, dan kalangan pemilik aset. Tapi rekacipta tersebut acapkali dilaksanakan secara sembrono; alih-alih menguntungkan kaum miskin kota, upaya tersebut justru mengakibatkan bencana.

Kegagalan tersebut lantaran pembuat kebijakan menerapkan logika kompetisi pasar pada kaum miskin kota, padahal mereka hidup dengan cara yang berbeda.

Ian mengambil contoh relokasi warga kampung ke rumah susun (rusun). “Dengan relokasi, pemerintah merenggut akses mereka ke sumber daya yang tadinya bisa diperoleh secara gratis,” papar Ian.

Saat masih di kampung, warga biasa membuka warung di depan rumahnya. Di rusun, mereka harus membayar uang sewa di lantai dasar supaya bisa berjualan. Demikian pula bagi warga yang berdagang di pasar. Sewaktu masih di kampung, angkutan umum seperti bis tersedia bagi warga sampai tengah malam, tapi di rusun tak ada bis yang menjangkau tempat tinggal mereka hingga mereka harus mengeluarkan ongkos ekstra. Belum lagi menghitung uang sewa kamar dan kebutuhan dasar seperti listrik dan air.

Di Rusun Marunda, Jakarta Utara, misalnya, tiap bulannya warga harus membayar listrik berongkos Rp50.000 dengan sistem voucher. Artinya, warga hanya menerima listrik senilai Rp30.000 lantaran sisanya dipakai untuk biaya voucher. Sementara, penghasilan warga penghuni rusun bukan penghasilan tetap. Salah seorang warga yang menjadi kenek angkot hanya bisa menghasilkan rata-rata Rp1800 per hari atau Rp60.000 per bulan.

“Sistem sewa adalah sistem yang beroperasi dengan logika pasar, cuma cocok untuk orang yang punya penghasilan tetap,” jelas Ian. Penghasilan kaum miskin kota lebih sering mengandalkan penghasilan yang tak tetap, sehingga tak mampu memenuhi biaya hidup mereka yang baru.

Kondisi ini diperburuk dengan cara pemerintah melegitimasi kebijakannya. Warga kampung dicap sebagai “warga ilegal”, seperti yang terjadi pada warga Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Kampung Pluit.

Ian menekankan perlunya membaca istilah “warga ilegal” sebagai wacana (diskursus) yang disebarkan untuk melegitimasi kebijakan pemerintah. “Wacana ini disebar sebagai taktik untuk merenggut hak warga dan mempermalukan mereka,” sebut Ian. Menurut Ian, bukan hanya kebutuhan warga yang tak dipenuhi, tapi psikologis dan citranya juga dirusak untuk mendelegitimasi riwayat hidup di tempat tinggalnya. “Seorang warga pernah menangis, ‘Saya bukan warga liar, saya juga warga Indonesia,'” ujar Ian menirukan.

Dalam studinya, Ian menemukan bahwa pola wacana serupa juga muncul dalam kasus perampasan lahan di Kamboja. Wacana lain yang juga sering dilempar sebagai legitimasi adalah wacana tentang “ketertiban” dan “kota bersih”.

Kemungkinan untuk menjadi “warga legal” pun tertutup bagi kaum miskin kota. Di Kampung Pulo, untuk jadi “warga legal” harus membayar sertifikat tanah yang seharga lebih dari Rp40 juta. Secara struktural, kaum miskin kota punya banyak halangan untuk mendapat ruang hidup di kota.

“Jumlah [sebesar] itu lebih bisa dicapai bagi developer,” sebut Ian, “Pembangunan kota Jakarta adalah proyek politik yang tak memberikan ruang bagi orang miskin.”

Bukan bentuk pragmatisme pembangunan

Pembangunan Jakarta yang tak ramah bagi miskin kota di masa Ahok acapkali dimaklumi sebagai solusi pragmatis atas sejarah tata kelola Jakarta yang semrawut. Ada anggapan bahwa yang dilakukan Ahok terpaksa mesti dilakukan karena ia mewarisi tata kelola pemerintahan yang berantakan. Tapi menurut Ian, kebijakan Ahok jauh dari kata pragmatis.

“Ahok bukan pemimpin pragmatis, dia justru sangat ideologis. Jakarta punya 175 mall, tapi tidak ada program social health,” paparnya.

Menurut pemaparan Ian, solusi teknis dari pembangunan infrastruktur mencerminkan kepentingan politik si pembuat kebijakan. Analisis ekonomi politik melihat siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kebijakan kota. “Mall Pluit dan Kampung Pluit sama-sama bikin banjir,” terang Ian, “Tapi siapa yang digusur?”

Pembangunan kota Jakarta yang dilakukan Ahok bukanlah pembangunan yang ramah bagi seluruh warga–termasuk pendatang–namun sebuah proyek politik yang memihak developer. Produk hukum dalam pembangunan ini pun bukan untuk mencapai keadilan, tapi wujud kepentingan politik.

Ian juga mengangkat perlunya berhati-hati pada yang ia sebut sebagai wacana technocratic governance. Wacana technocratic governance beranggapan pemerintah yang transparan dan terbuka sudah cukup untuk mewujudkan tata kelola kota yang baik.

“Ada anggapan, kalau saya transparan, saya terbuka, saya tak korupsi, lalu itu cukup.” Menurut Ian anggapan itu mengaburkan permasalahan. Pemerintah bisa jadi tak korupsi, tapi juga tak memenuhi kebutuhan warga. Pendidikan dan kesehatan bisa tetap mahal dan transportasi publik bisa tetap buruk di bawah pemerintahan yang bersih. “Itu semua bisa cuma jadi gimmicks kalau tak ada keberpihakan pada warga yang jelas,” terangnya.

Menghadapi lingkungan yang tak ramah, kaum miskin kota melakukan apa yang Ian sebut everyday politics–bagaimana agar besok masih bisa punya tempat tinggal dan bisa makan.

Untuk memperoleh sumber daya, kaum miskin kota memperluas jaringan dengan bergabung dalam wadah masyarakat seperti Forum Betawi Rempug (FBR) atau Front Pembela Islam (FPI). Di khalayak luas, wadah masyarakat tersebut lebih biasa dikenal sebagai kumpulan preman. Tapi bagi kaum miskin kota, mereka punya fungsi berbeda. Ideologi wadah tersebut tak begitu penting ketimbang jaringan kesempatan yang bisa didapat oleh kaum miskin kota. FBR dan FPI memberikan akses pada kaum miskin kota berupa pencegahan penggusuran rumah mereka atau bantuan kesehatan–yang tak bisa dipenuhi pemerintah.

Saat pemerintah bersikap bermusuhan dengan orang miskin dan tak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang bisa dilakukan orang miskin untuk menghidupi dirinya sehari-hari adalah membangun jaringan dan berlindung di balik patronase jagoan lokal.

Politik miskin kota bergerak sendiri-sendiri dan berjangka pendek karena hanya memenuhi kebutuhan mendesak di saat itu juga. Menurut Ian, ada perlunya untuk berorganisasi dan memobilisasi kepentingan bersama.

“Di Manila, kaum miskin kota terorganisasi karena mereka konstituen penting bagi politisi,” sebut Ian. Tanpa mewakili kepentingan kaum miskin kota, pejabat tak bisa menang pemilu. Kaum miskin kota Manila adalah warga sadar politik yang menghimpun kepentingan bersama. Di Jakarta, Ian merasa masih perlu mencari cara untuk menghimpun kepentingan tersebut.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “Pembangunan Jakarta Sarat Kepentingan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *