2015-11-08-triangular-key-demokrasi

Triangular Key Demokrasi: Anak Muda, Pilkada, dan Media

Gempita pemilihan umum tahun 2014 yang banyak menyita perhatian kita ternyata belum berakhir. Saat seharusnya disibukkan dengan monitoring dan evaluasi kinerja pejabat terpilih, ternyata masih harus membagi perhatian dengan gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 secara serentak.

Pilkada serentak tahun ini merupakan kali pertama yang digelar di Indonesia. Ini yang membuat pilkada kali ini berbeda dengan sebelumnya, yang tidak serentak. Tinggal hitungan hari sebanyak 266 daerah (kota/kabupaten/provinsi)[1] akan melaksanakan pemilu dengan 823 pasangan calon yang telah ditetapkan KPU.

Menurut rencana,pilkada serentak akan digelar pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Pada 2019 nanti kita akan memilih kepala daerah, anggota legislatif tingkat nasional dan daerah, serta presiden secara bersamaan. Selanjutnya ini akan berlangsung lima tahun sekali. Alasan utamanya adalah efisiensi anggaran, seperti yang diungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik. Harapannya, masyarakat tak jenuh dengan pemilu yang berlangsung dengan jeda yang hanya sebentar, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak akan menurun.

Terkait partisipasi pemilih, tak bosan-bosannya kita bicara mengenai urgensi anak muda dalam pemilu. Swing voters, pemilih muda, apalagi pemilih pemula, masih menjadi incaran bagi para kandidat pemilu untuk mendapatkan suara. Satu suara pemilih sangat memengaruhi kemenangan kandidat di daerah pilihannya. Hal ini karena kompetisi antar pasangan calon di tingkat daerah cukup ketat, yang berbeda dengan pemilihan umum nasional,di mana pasangan calon bisa saja kalah di satu daerah tapi unggul di daerah yang lain. Konsentrasi pemilih lebih tersebar dibanding dengan di tingkat daerah.

Karena itu kampanye dibutuhkan oleh para pasangan calon untuk menyebarluaskan ide, gagasan, serta visi-misinya, baik kampanye langsung maupun kampanye bermedia. Kampanye menggunakan media massa dapat menjangkau publik yang tidak terjangkau dengan kampanye langsung atau justru memperkuat opini publik yang sudah terbentuk saat kampanye langsung. Hal ini membuat pemilu dan media mempunyai hubungan yang kuat. Dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 telah dijelaskan apa yang dimaksud kampanye, tim kampanye, materi kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, hingga kampanye di media massa dan media sosial. Kampanye di sini tidak hanya berbentuk kampanye langsung yang bermuatan ajakan untuk memilih, memuat visi-misi pasangan calon, ataupun nomor urut pasangan calonyang berupa iklan, namun juga pemberitaan mengenai pasangan calon.

Mari kita bicarakan bagaimana pemilu mempunyai hubungan yang begitu erat dengan media massa. Penelitian R. Kristiawan dalam buku “Penumpang Gelap Demokrasi” memaparkan hubungan media dan pemilu lewat analisis isi kualitatif dan kuantitatif media cetak dan penyiaran di Indonesia pada pemilu 2004 dan 2009. Dari penelitian tersebut, ada dua hal yang perlu digarisbawahi.

Pertama, dari hasil pengukuran jumlah berita televisi selama putaran pertama dan kedua pilpres 2004, dan jumlah berita cetak pada putaran pertama pilpres 2009, tampak bahwa pemenangnya selalu adalah kandidat yang paling banyak diberitakan oleh media.

Kedua, pemilik media yang aktif di politik terbukti mempengaruhi penayangan pemilik itu di medianya. Surya Paloh terbukti muncul paling banyak di Metro TV. Kebetulan saat pemilu 2004 dan 2009, kepemilikan media tidak beririsan ketat dengan politik. Namun, di pemilu 2014, kasus seperti ini lebih serius terjadi di media.

Amatan yang dilakukan oleh Remotivi dalam bentuk video “Masih Percaya Media?” menyimpulkan bahwa media bergerak sesuai dengan gerak partai politik pemiliknya. Misalnya, di Metro TV, sebelum Nasdem berkoalisi dengan PDIP, Surya Paloh, yang merupakan ketua umum Nasdem, adalah tokoh yang paling banyak diberitakan dan nada berita mengenainya positif. Setelah koalisi terjadi, pemberitaan mengenai Jokowi melesat menjadi yang terbanyak.

Begitu juga dengan pemberitaan di TV One. Sebelum Golkar berkoalisi dengan Gerindra, Jokowi adalah tokoh yang paling banyak diberitakan, meskipun dengan nada negatif. Sedangkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar diberitakan dengan nada positif. Prabowo sama sekali tidak mendapatkan porsi pemberitaan di TV One. Namun, hal ini berbalik setelah koalisi Golkar dan Gerindra terjadi. Tak hanya jumlah pemberitaan mengenai Prabowo yang melejit, namun juga nada berita mengenainya didominasi nada positif.

Setali tiga uang, pemberitaan di media yang dimiliki oleh Hary Tanoe yakni Global TV, RCTI, dan MNC TV pun mengalami perubahan signifikan. Sebelum Hary Tanoe mendukung Prabowo, Jokowi adalah tokoh yang diberitakan paling banyak di medianya. Setelah koalisi, pemberitaan Prabowo dikatrol dan menjadi tokoh yang paling banyak diberitakan di tiga media tersebut.

Hal di atas merupakan gambaran pemberitaan di media. Selain pemberitaan, hal lain yang dapat kita lihat mengenai hubungan pemilu dan media adalah terkait belanja iklan. Tren belanja iklan politik dan pemerintahan di masa pemilu selalu mengalami peningkatan. Data Nielsen tahun 2014 menyebutkan belanja iklan politik dan pemerintahan meningkat hingga 89%jika dibandingkan dengan tahun 2013. Bahkan di pemilu sebelumnya, belanja iklan politik meningkat hingga 92% dari tahun sebelum pemilu. Peningkatan belanja iklan ini tak hanya berlaku untuk media penyiaran yaitu televisi dan radio saja.

Belanja iklan di media cetak juga selalu mengalami kenaikan jelang pemilu digelar. Namun, hal ini belum memperhitungkan media sosial sebagai platform dalam melakukan kampanye politik. Saat ini media sosial tidak hanya menjadi media yang bebas, dengan pengguna dapat menjadi konsumen sekaligus produsen informasi. Media sosial juga menciptakan realitas semu, dalam hal ini komunikasi dua arah antara kandidat politik dan publik. Publik seolah-olah melakukan komunikasi pribadi dua arah dengan kandidat, padahal kenyataannya ia hanya berkomunikasi dengan tim media kandidat. Kandidat sendiri seolah telah menjangkau dan mendengar publiknya secara luas dan tepat sasaran, padahal sasaran media sosial ini tak bisa menyasar tepat pada tiap-tiap konstituen kandidat di daerah tersebut.

Kampanye menggunakan media tentu lebih efisien karena dapat menjangkau publik yang lebih luas. Namun, dari sisi efektivitas, kampanye yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara kandidat sebagai produk politik dan pemilih tentu lebih efektif dalam penyampaian pesan kampanyenya. Jika dulu hal ini hanya dibedakan menjadi kampanye bermedia (komunikasi satu arah, dari kandidat ke pemilih, kecuali dalam acara interaktif di media penyiaran televisi dan radio) dan kampanye langsung (komunikasi dua arah, melakukan pertemuan dengan pemilih, kampanye terbuka), sekarang, dengan adanya media sosial, komunikasi dua arah dengan difasilitasi media ditambah tidak ada batasan waktu dan ruang tentu biar bagaimanapun tetap menjadi keuntungan tersendiri bagi kandidat politik.

Sebagai negara demokrasi, pilkada adalah cerminan pembentuk pilar demokrasi yang memberikan jalan bagi pihak yang membuat kebijakan publik. Sedangkan partisipasi pemilih merupakan wujud publik yang akan menerima dampak dari sebuah kebijakan. Media tentu harus menjadi jembatan antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan. Hal inilah yang mendasari bahwa pilkada, pemilih, dan media merupakan kunci segitiga yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika salah satunya tidak menjalankan kewajiban yang dimilikinya atau tidak memberikan hak yang harusnya diterima yang lain, tentu akan mempengaruhi demokrasi yang berjalan.

Lalu, apa yang dapat dilakukan anak muda sebagai bagian dari pemilih menyambut pilkada serentak ini dengan gempuran informasi yang luar biasa dari media?

  1. Jadi pemilih cerdas

Pemilih cerdas bukan hanya berkewajiban datang ke TPS di hari pemilihan dan memilih salah satu pasangan calon. Tapi juga termasuk dalam proses sebelum dan sesudah pemilihan. Sebelum hari pemilihan,mencari berbagai informasi tentang masing-masing pasangan calon akan sangat membantu kita dalam menentukan pilihan. Perbanyak menggali informasi dan tentu saja sumber informasi juga perlu diperbanyak. Jangan hanya percaya dengan statement satu sumber atau satu media. Keaktifan kita dalam menggali informasi akan membantu kita menjadi pemilih cerdas, pemilih yang mempunyai alasan kuat kenapa memilih pasangan calon A, kenapa memilih pasangan calon B, atau memilih untuk tidak memilih. Bukan hanya ikut-ikutan atau karena malas mencari informasi. Menjadi pemilih cerdas juga bukan berarti menjadi pendukung yang fanatik. Setelah proses pemilihan selesai, kita masih mempunyai kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pejabat terpilih.

  1. Terlibat dalam diskusi-diskusi atau gerakan

Informasi dan bekal kita membuat keputusan terkait pilihan kita tidak hanya bisa didapat melalui media, tapi juga bisa kita dapatkan melalui forum-forum diskusi baik formal atau perbincangan santai, serta gerakan-gerakan anak muda yang memang fokus terhadap isu ini. Dengan aktif di forum-forum diskusi dan gerakan, semakin banyak informasi yang kita dapat.

  1. Diam tak akan mengubah apapun

Setelah diri kita mempunyai bekal yang cukup, informasi yang memadai tentang kandidat-kandidat pasangan calon, jangan diam. Bagi informasi tersebut ke orang lain, mungkin bisa dimulai dari lingkungan terdekat kita. Beberapa gerakan anak muda juga memfasilitasi anak-anak muda lain yang mempunyai informasi terkait kandidat pasangan calon lalu mengumpulkannya menjadi satu database yang kemudian ini dapat diakses oleh orang lain. Perlu kita ingat bahwa perubahan terjadi tidak serta merta dan membutuhkan banyak tangan untuk mengubah. Jangan hanya mengutuk kegelapan, jika menyalakan lilin dapat kita lakukan.

 

[1] http://kpu-sulutprov.go.id/berita_193_968_juta_jumlah_dpt_online_pilkada_2015.html

Sharing is caring!
Share on Facebook12Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page
Septi Prameswari

Tentang Septi Prameswari

Bekerja sebagai Staf Advokasi dan Kampanye Remotivi, sekaligus sebagai Koordinator Program Rapotivi serta freelancer konsultan media monitoring di Pol-Tracking Institute. Septi merupakan volunteer Youth Proactive Batch 1. Saat pilpres 2014, menjadi konsultan data entry pelanggaran pemilu di Kemitraan (Partnership). Saat ini Septi merupakan salah satu awardee "Beasiswa Unggulan Pegiat Sosial dan Seniman" (BUPSS) dari Kemendikbud angkatan 2015. Baca tulisan lain dari penulis ini

One response to “Triangular Key Demokrasi: Anak Muda, Pilkada, dan Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *