2015-11-18-parpol-oligarki

Untuk Cegah Korupsi, Naikkan Anggaran untuk Parpol

Menjelang pilkada, penting untuk mengawasi partai politik. Pasalnya, ajang pemilu kerap digunakan untuk perolehan dana gelap dan menjadi rentan terhadap korupsi. Kandidat yang bersaing mengumpulkan dana kampanye yang sebagiannya dipaksa untuk harus disetor pada parpol.

Parpol dan korupsi menjadi salah satu bahasan dari rangkaian topik dalam seminar satu hari di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Jakarta, dengan tajuk “Membangun Pilkada Serentak yang Bersih dan Bebas Korupsi” (17/11).

Sahnya, parpol hanya boleh memperoleh dana dari tiga sumber: iuran anggota, sumbangan dari pihak ketiga (individu atau badan) usaha, dan bantuan keuangan dari anggaran negara. Tapi di lapangan ceritanya lain. “Parpol sering mendapat uang haram dari sumber lain,” papar Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Sumber-sumber berikut di antaranya adalah anggota parpol yang berada di legislatif dan eksekutif. Anggota parpol bisa mendanai seluruh kegiatan parpol yang bisa jadi diperoleh dari korupsi atau mendorong diloloskannya proyek tertentu demi sejalan dengan kepentingan parpol. Parpol juga mendapat dana haram dari organisasi sayap parpol, yakni fee dari perusahaan yang mendapat proyek yang diloloskan oleh kementerian tertentu yang dikuasai parpol.

Sumber lain adalah sumbangan dari pihak ketiga yang melebihi batas dan/atau mendanai kegiatan parpol. Sumbangan dari pihak ketiga ini dinilai salah satu yang bermasalah. Salah satu dampaknya, parpol dikuasai oleh konglomerat.

“Gerindra punya Hashim [adik Prabowo]. Lalu ada Rusdi Kirana, bos Lion Air. Sekarang masuk PPP,” jelas Donal. “Bukannya salah, tapi kalau dana parpol dikuasai konglomerat, parpol akan tergantung pada kepentingan konglomerat.”

Sebab itulah Donal berpendapat negara perlu lebih banyak menyumbang dana bagi parpol. “Sekarang anggaran negara buat parpol cuma Rp.1,3 M per tahun. Itu cuma 0,006% dari APBN,” ujarnya. Menurutnya, anggaran yang cukup bagi parpol dapat mencegah parpol bergantung pada dana dari konglomerat.

Anggaran yang cukup juga bisa mencegah pungutan liar parpol terhadap kadernya. Dana kampanye untuk calon yang dimajukan parpol banyak yang berasal dari kader yang berada di eksekutif dan legislatif, yang kerap merupakan hasil korupsi pula. Donal juga menggarisbawahi, sumber dana ini perlu diaudit. “UU Dana Politik baru mengaudit dana dari APBN, tapi belum mengaudit dana dari kader dan pihak ketiga,” ucap Donal.

Anggaran negara untuk parpol yang perlu diperbesar disetujui oleh Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Menurut Titi, penggelontoran anggaran negara untuk parpol diperlukan agar parpol merasa bahwa dirinya adalah institusi publik.

“Selama ini parpol cari uang sendiri, susah sendiri. Mereka merasa seperti institusi swasta,” jelas Titi. “Kalau nanti diatur, mereka protes, ‘ngapain publik mengatur-atur, selama ini kita juga susah sendiri?'”

Penggelontoran dana untuk parpol dari anggaran negara, dengan demikian, diharapkan dapat mengembalikan sense of belonging parpol sebagai institusi publik. “Karena mereka berkompetisi di ranah publik, untuk mendapatkan jabatan publik juga [di legislatif dan eksekutif],” pungkasnya.

.

Gambar diambil dari: Foundations of Government

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page