tmp_2316-IMAG02091801198334

Anak Muda, Harapan Demokrasi ASEAN

Asia Tenggara ditengarai sedang mengalami ancaman setback demokrasi. Junta militer menguasai Thailand sejak 2014 silam. Militerisasi kembali menghantui Indonesia. Sementara di Myanmar minoritas Muslim ditekan kelompok mayoritas.

“Di tengah ancaman ini, kita juga punya harapan. Ada kebangkitan warga yang kritis,” ujar Bridget Walsh, senior associate fellow The Habibie Center.

Dalam konferensi “The Dynamics and Future of Democracy in the ASEAN Region” di Le Meridien, Jakarta (25/11), Walsh memaparkan kondisi ambivalen Asia Tenggara hari ini: ancaman larut dalam pusaran setback demokrasi dan harapan yang berenang di dalamnya.

“Kita sedang mengalami pembusukan pelaksanaan demokrasi. Ada pelemahan yudisial dan parpol yang tak berfungsi,” ujarnya. Korupsi masih jadi ganjalan bagi tata kelola pemerintahan yang baik, yang berujung pada problem pengelolaan ekonomi–seperti masalah biaya hidup dan tingkat pengangguran.

“Kita juga menghadapi defisit kepemimpinan yang tak mampu menghadapi problem yang berkembang.”

Menghadapi situasi ini, Walsh menyoroti kemunculan warga yang kritis. “Mereka aktif mengevaluasi kerja pemerintah. Mereka cenderung lebih liberal dan mau menerima keragaman,” papar Walsh. Warga kritis ini lazim berasal dari kelas menengah dan muda.

Kemunculan warga ini, menurut Walsh, perlu dimanfaatkan sebagai pengembangan dan pendalaman civil society. Evaluasi aktif yang dilakukan para muda yang kritis memperluas partisipasi politik bukan hanya saat pemilu.

“Pendalaman civil society sedang terjadi bukan hanya di daerah perkotaan, tapi juga daerah pedesaan,” terang Walsh. “90% partisipasi warga di Indonesia terjadi di daerah pedesaan. Begitu juga Myanmar dan Kamboja.”

Pentingnya daya kritis warga juga disetujui oleh Meidyatama Suryadiningrat, kepala redaksi The Jakarta Post. Meidyatama berargumen bahwa sampai hari ini proses demokratisasi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, masih jauh dari kata selesai.

“Kejatuhan Soeharto waktu itu bukan kebangkitan demokrasi. Tapi karena itu adalah titik terlemah rezim,” ucap Meidyatama, mengingatkan.

Kejatuhan Soeharto dan keberlangsungan pemilu memang tidak serta-merta membuat Indonesia jadi negara demokratis. Justru, sampai hari ini yang muncul di arena politik adalah pemain-pemain lama yang menguasai parpol dan industri di Indonesia–mereka yang lazim disebut sebagai para oligarkh.

Sebab itulah penting memberdayakan warga sebagai bagian dari civil society demi melancarkan proses demokratisasi di negara Asia Tenggara. Meidyatma menekankan pentingnya menjadikan anak muda sebagai aktor yang membantu pendalaman demokrasi, bukan yang malah menghambatnya.

“Di Indonesia,” ucap Meidyatma, “Kita memasuki masa saat kita punya generasi muda yang tak pernah merasakan hidup di rezim otoriter Soeharto.”

Sangat dibatasinya ruang gerak di masa rezim Soeharto beresiko jadi dongeng yang jauh dari keseharian anak muda. Karena itu penting untuk terus mewacanakan pentingnya kebebasan berekspresi, menghargai hak-hak manusia khususnya minoritas, dan aktif dalam partisipasi publik.

Internet dan media sosial bisa membantu proses ini. “Tahun lalu, penetrasi internet di Myanmar masih 5%. Sekarang sudah 25%,” jelas Walsh. Para pengguna internet itu banyak yang berasal dari kalangan muda.

Menurut pemaparan Walsh, 60% populasi Myanmar berumur di bawah 35 tahun. Di Kamboja bahkan mencapai 70% populasi. Jumlah besar itu terdapat pula di Indonesia.

“Pendalaman demokrasi bisa dilakukan dengan partisipasi muda. Regenerasi dari para milenial muda ini yang bisa jadi harapan kita,” pungkas Walsh.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “Anak Muda, Harapan Demokrasi ASEAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *