2015-ultah-banten

Sebuah Coretan Sederhana untuk Provinsiku

Alam demokrasi yang memposisikan daulat rakyat telah jamak didistorsi oleh hal-hal yang hanya menguntungkan segelintir orang. Meskipun Banten telah sampai pada usia 15 tahun, tampaknya masih belum dapat dijadikan jaminan bagi akselerasi pembangunan seperti yang diharapkan.

Tampak paradoks apabila kita melihat pada cita-cita awal pendirian Provinsi Banten. Beberapa point dari musyawarah di Nyi Mas Ropoh yang mengusung visi kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan telah gagal diterjemahkan oleh pemerintahan Banten dalam menjalankan roda kekuasaan yang diamanatkan rakyat.

Soal-soal esensial dalam pembangunan seperti pengambilan kebijakan dan politik anggaran senyatanya masih banyak “dikompromikan” ketimbang dibingkai dalam delibrasi publik yang rasional. Paradigma pembangunan masih saja “untuk rakyat” masih saja cenderung apologetis-demagogis. Dia menempatkan rakyat sebagai objek: bak suporter pertandingan, penonton setia dalam pagelaran drama pembangunan yang bergerak sewenang-wenang. Sedangkan, pengujian dialogis oleh rakyat dalam ruang-ruang publik itu sendiri justru dikesampingkan.

Masalah utama dari gagalnya pembangunan Provinsi Banten dapat kita identifikasi oleh apa yang disebut Dana R. Villa sebagai privatisme apolitis (apolotical privatism) dalam menjelaskan kecenderungan praktik politik dalam kaitannya dengan hubungan hierarkis keluarga. Fenomena penyelesaian persoalan publik dengan privatisme apolitik sudah menjadi rahasia umum di Banten. Persoalan kebijakan dan politik anggaran di Banten banyak diwarnai oleh pertalian dengan cara-cara hierarkis dan subordinatif.

Pararel dengan privatisme apolitis, fenomena “ekonomisasi politik” pun telah terjadi di Provinsi Banten. Persoalan politik telah disederhanakan menjadi semata-mata persoalan ekonomi. Kebijakan dan politik anggaran yang dibangun tidak didasarkan pada kebutuhan nyata warga Banten sebagai masyarakat agraris. Tengok saja kasus pembangunan Jembatan Selat Sunda dan Bandara Panimbang. Satu sisi, hal ini merupakan bukti dari kegagalan yang lain dari pemerintahan Banten dalam memahami aspirasi an sich masyarakat dan pemaknaan politik yang cenderung ekonomistik pada sisi yang lain.

Oleh karena itu, mengikuti hipotesis yang diajukan Habermas, hemat saya dalam hal ini mengagas adanya kebebasan komunikatif bagi rakyat Banten untuk bergerak dari level diskursus tertentu ke level yang semakin reflektif. Wacana tidak hanya selesai pada menawarkan dan mengevaluasi berbagai argumen dan penjelasan dari klaim-klaim problematis melainkan juga mempertanyakan dan (jika perlu) memodifikasi suatu kerangka kerja yang pada dasarnya telah diterima. Kesimpulan sementara saya adalah, selain “untuk rakyat”, pembangunan juga mutlak perlu “merakyat” dan mengakui rakyat dengan seluas-luasnya.

Terakhir, saya sebagai warga Banten yang (masih) peduli dengan Banten mengucapkan:

SELAMAT ULANG TAHUN PROVINSI BANTEN YANG KE 15 TAHUN…!!!

.

Sumber foto: diolah dari Wikimedia Commons.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *