kpk

Revisi UU KPK: Ancaman bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

Permasalahan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah sekaligus menjadi penyakit yang menggerogoti jalannya pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ke-107 dari 175 negara di dunia dengan skor 34  skala 0-100, 0 berarti sangat kotor dan 100 berarti sangat bersih).  Posisi tersebut berada jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 7 atau bahkan Thailand di peringkat 84.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan bagi pemerintah Indonesia. Indonesia Corruption Watch menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian, terdapat 629 kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2014. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang tercatat sebanyak 560 kasus di tahun 2013. Pada tahun 2014 terdapat kurang lebih 1328 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jumlah ini juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 dimana terdapat 1271 orang. Diperkirakan pada tahun 2014 negara mengalami kerugian hingga Rp 5,3 trilyun.

Ini mengindikasikan bahwa kasus korupsi bukanlah hal remeh temeh dan diperlukan tindakan tegas dalam memberantas korupsi.

Kenyataan tersebut tentunya menggelitik para pegiat antikorupsi yang terdiri dari aktivis dan CSO (Civil Society Organisation) untuk mendesak pemerintah agar menindak tegas praktik-praktik korupsi. Akan tetapi, pada bulan Oktober 2015 ini sepertinya kita dihadapkan oleh kenyataan yang cukup mengagetkan.

DPR kembali menimbulkan kontroversi dengan mengajukan inisiatif revisi UU KPK No. 30 tahun 2002. Sejumlah anggota DPR yang berasal dari PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, dan PKB mengusulkan revisi UU KPK untuk dimasukkan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2015.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menolak usulan serupa yang diajukan oleh Menhumham Yasona Laoly. Inisiatif revisi UU KPK dari para anggota DPR ini kemudian menimbulkan tanda tanya, ada apa sebenarnya? Lantas, jika kemudian revisi UU KPK dilakukan, apa yang akan terjadi?

Terdapat setidaknya 13 usulan pasal yang kontroversial dalam revisi UU KPK, yaitu pasal 5, 13, 14, 22, 23, 24, 39, 42,45, 49, 52, 53, dan 72.

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa KPK dibentuk untuk masa 12 tahun sejak UU ini diundang-undangkan. Artinya, KPK hanya akan berusia 12 tahun terhitung sejak revisi UU KPK disahkan. Ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus pertanyaan, apakah dalam 12 tahun ke depan pemerintah dapat menjamin Indonesia sudah bebas dari korupsi sehingga KPK bisa dibubarkan? Pasal ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus salah satu bentuk pelemahan KPK. Dalam pasal 7 juga diajukan agar KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan.

Poin pada pasal 13 juga tidak kalah menarik. Dalam pasal ini disebutkan bahwa KPK hanya memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus korupsi dengan nominal minimal 50 milyar rupiah. Kasus korupsi dengan nominal di bawah 50 milyar rupiah akan diserahkan ke kejaksaan dan kepolisian.

Dengan adanya perubahan pasal ini (selama ini tidak disebutkan nominal kasus yang ditangani KPK), tentunya menimbulkan keresahan mengingat kasus korupsi di bawah nominal 50 milyar rupiah tidaklah sedikit. Kasus korupsi seperti proyek pengadaan alat – alat kesehatan yang menjerat Ratu Atut memiliki nilai kontrak sebesar Rp 9 milyar, suap senilai 10 milyar rupiah yang dilakukan mantan bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri kepada hakim MK Akil Mochtar, atau bahkan kasus korupsi daging sapi oleh Lutfi Hasan Ishaq sebilai 1,5 milyar tentunya tidak bisa diselidiki KPK.

Selanjutnya, pada pasal 14 ayat 1 huruf a juga lagi-lagi membatasi wewenang KPK. Dalam hal ini, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri. Hal ini tentunya berbeda dengan pasal 12 (1) huruf a yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, ruang gerak KPK semakin dipersempit.

Tidak hanya itu, dalam pasal 53, KPK tidak memiliki penuntut karena dalam pasal ini penuntut adalah jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim. Dalam pasal 51 (1) UU No. 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa penuntut adalah penuntut umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Dalam revisi UU KPK ini juga meyebutkan bahwa KPK hanya bisa merekrut pegawai/penyelidik dari anggota POLRI, kejaksaan, dan BPKP.

Bagaimana mungkin KPK kemudian hanya berisikan para pegawai yang direkrut dari lembaga yang juga terlibat korupsi? Bukankah KPK seharusnya bisa merekrut penyelidik independen agar kinerjanya lebih objektif dan tidak terkena intervensi?

Sudah sangat jelas bahwa dalam rencana revisi UU KPK yang diinisiasi oleh anggota DPR tersebut terdapat upaya-upaya yang semakin membatasi dan menghambat kinerja KPK untuk memberantas korupsi sekaligus menjadi perlawanan balik para koruptor. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh para aktivis anti korupsi serta Civil Society Organisation yang fokus dan selalu vokal dalam melakukan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Aksi protes dan penolakan terhadap revisi UU KPK semakin ramai dilakukan oleh civil society yang peduli pada nasib pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya keberlangsungan eksistensi KPK yang akhir-akhir ini kerap digempur dengan upaya-upaya pelemahan.

Berkaca pada hal ini, sudah selayaknya pemerintah mempertimbangkan suara masyarakat yang diwakili oleh CSO  untuk membatalkan revisi UU KPK sebagai bagian dalam Prolegnas 2015. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang harus menyelesaikan korupsi sebagai salah satu dari 18 faktor penghambat pembangunan. Pemerintah hendaknya mampu memberikan keputusan untuk menolak revisi UU KPK demi membuktikan komitmen dan keseriusan dalam memberantas korupsi.

Korupsi adalah penyakit yang telah merenggut hak rakyat dalam berbagai aspek seperti pembangunan, pendidikan, perekonomian, dan kesehatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya good will dari pemerintah untuk konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.

Foto dari: http://poskotanews.com/2015/10/08/dalangi-dpr-mau-revisi-uu-kpk-apa-yang-sedang-kau-cari-pdip/ | diakses pada 6.36 pm (25/10)

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Tentang Mariska Estelita

Bekerja sebagai Manager of Langgar Analytics, Mariska saat ini juga tergabung sebagai volunteer Youth Proactive di Transparency International Indonesia. Mariska juga Pernah menjadi Research and Communication Officer Federasi Serikat Pekerja Mandiri. Baca tulisan lain dari penulis ini

One response to “Revisi UU KPK: Ancaman bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *