2015-10-28-SEMAR-UI-Partisipasi-Politik

Relawan Tokoh Politik, Partisipasi yang Berbahaya?

Pendidikan politik hari ini dinilai bermasalah. Pasalnya, selama ini pendidikan politik mengajarkan bahwa partisipasi politik hanya berupa bagaimana masyarakat sekadar bisa memilih tokoh yang punya track record baik di pemilu.

“Kita diajarkan memilih orang bersih dan track record-nya baik. Padahal orang baik suatu hari bisa jadi setan.”

Demikian ujar Dirga Ardiansa, Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, dalam diskusi “Muda dan Berbahaya: Kaum Muda dan Partisipasi Politik” yang dihelat SEMAR UI di Gedung Koentjaraningrat, FISIP UI, Depok. Menurut Dirga, ketimbang sekadar memilih orang baik, seharusnya yang dibiasakan adalah bagaimana menyuarakan kepentingan.

Pemimpin yang tadinya baik kemudian menjadi buruk pernah beberapa kali terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Mantan Bupati Sragen (Jawa Tengah) Untung Wiyono (2001-2010) misalnya. Saat terpilih, Untung dipandang sebagai tokoh yang mampu mereformasi pemerintahan. Namun seiring menjabat, performanya memburuk. Sering ada uang gelap untuk mendapatkan izin usaha. Di masa akhir kepemimpinannya, Untung masuk bui lantaran korupsi anggaran daerah senilai Rp.11,2 miliar.

Hal serupa juga terjadi di Parepare (Sulawesi Selatan) dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Parepare sempat menjadi daerah percontohan desentralisasi sejak tahun 1994, tapi hari ini banyak pungutan liar dalam proses perizinan usaha di Parepare.

Tak ada jaminan pemimpin yang awalnya baik bisa tetap selamanya baik. “Ini warisan Orba. Orba memaknai politik cuma sebagai yang elektoral (pemilu) dan memisahkannya dengan yang non-elektoral (di luar pemilu),” ujar Dirga. Padahal politik bukan cuma disekat di pemilu. “Elektoral dan non-elektoral harus lebur.”

Memahami Politik

Politik bukan cuma sekadar yang ada di partai politik, parlemen, pemerintahan, atau pemilu. Politik sebenarnya justru ada di keseharian warga.

“Sederhananya, politik adalah bagaimana cara mengakses sumber daya,” jelas Dirga.

Menurut Dirga, pemahaman ini penting untuk memaknai partisipasi politik hari ini. Sumber daya bukan berarti hanya sumber daya alam, tapi segala hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya seperti pendidikan, transportasi publik, kesehatan, dan sebagainya. Di masyarakat modern, sumber daya itu diatur dalam anggaran pemerintah. Anggaran yang mengatur sumber daya apa yang aksesnya akan terbuka bagi masyarakat. Sebab itulah penting untuk terlibat dalam bagaimana anggaran dikelola dan dialokasikan.

“Masalah dari sebagian anak muda sekarang,” papar Dirga, “mereka merasa sudah punya akses ke sumber daya.”

Mahasiswa yang mampu berkuliah punya orang tua yang bisa membiayai uang kuliah. Anak muda juga punya orang tua yang bisa membayar makan sehari-hari atau memiliki kendaraan pribadi untuk berkegiatan. Karena itu tidak terasa penting untuk memastikan anggaran dialokasikan dengan baik.

Solidaritas, jelas Dirga, harus jadi nilai yang dipegang teguh anak muda. “Merasa ‘gue udah bisa hidup sendiri’, bisa hilang empati. Padahal perlu empati dengan orang yang belum punya akses.” Dirga mencontohkan beberapa kalangan yang sulit mengakses transportasi publik. Kalangan tunadaksa (kekurangan fisik), misalnya, sulit naik ke atas kereta. Tarif awal untuk membeli kartu busway seharga Rp.40.000 juga menjadi halangan akses bagi kalangan yang tak mampu.

Menurut Dirga, kalau kalangan dengan akses terbatas bisa dipenuhi kebutuhannya, maka ini juga akan menguntungkan kalangan yang sudah berkecukupan. Memberikan akses ini harus jadi kepentingan bersama.

Dirga juga mengkritik kecenderungan volunterisme politik berdasarkan ketokohan, seperti yang terjadi belakangan. “Volunterisme ini bisa jadi bahaya. Saya melihatnya seperti fans club,” ujarnya. Ketika orang bicara politik, perdebatan pun akhirnya berkisar hanya membela tokoh A atau B, alih-alih membela dan memperjuangkan kepentingan warga.

“Tujuan akhir pemilu,” jelas Dirga, “bukanlah memilih orang. Tapi memastikan kepentingan apa yang bisa diwujudkan.”

Warga hari ini tak terbiasa menyusun dan menyuarakan kepentingan bersama, alih-alih justru menyerahkan semuanya pada pemimpin politik terpilih. Warga cuma diajarkan memilih calon pemimpin yang bersih, bukan rembug apa yang sebenarnya diperlukan bersama seluruh warga. “Kita harus konsisten dengan kepentingan bersama,” pungkasnya.

Pengalaman Anak Muda di Daerah

Menyusun kepentingan bersama oleh warga bisa belajar dari apa yang dilakukan anak muda di Lombok, Aceh, dan Kupang. “[Di tiga daerah tersebut] anak muda memiliki program Youth Report Center,” sebut Lia Toriana, Program Manager Youth Department Transparency International Indonesia (TII).

Youth Report Center (YRC), program yang difasilitasi TII, adalah sarana anak muda untuk mengawasi pelayanan publik (seperti asuransi kesehatan, biaya operasional sekolah, administrasi hukum) yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Mereka banyak mendapat pengaduan dan laporan warga mengenai pelayanan publik yang buruk. Di Lombok, isu kesehatan seperti pemanfaatan BPJS Kesehatan sering jadi masalah. Bayi baru lahir yang seharusnya mendapat fasilitas dari BPJS Kesehatan, dipersulit lewat pendaftaran nomor indeks bayi dan birokrasi rumit. Akibatnya, sering ada pungutan liar.

Di Aceh, isu pendidikan seperti beasiswa dan biaya operasional sekolah menjadi perhatian anak muda setempat, sementara di Kupang menghadapi menempatkan perhatian pada administrasi kependudukan seperti kepengurusan nikah, kartu keluarga, dan KTP.

Youth Report Center juga menghadirkan serangkaian kegiatan seperti diskusi publik, capacity building, workshop, dan kegiatan-kegiatan advokasi semisal bertemu langsung dengan pemimpin daerah.

Menurut Lia, anak muda sebetulnya mampu dan mau memberdayakan dirinya. “Masalahnya, anak muda tak tahu harus ke mana dan apa yang dilakukan.” Sarana pemberdayaan warga seperti Youth Report Center dapat membantu anak muda untuk terlibat. “Setelah tahu lanjutannya apa, anak muda mau bergerak.”

Melibatkan anak muda dalam pengawasan publik bisa menjadi langkah efektif dalam partisipasi politik. Partisipasi politik mesti diartikan bukan lagi sekadar memilih dan membela tokoh yang tampak bersih, tapi dalam arti menghimpun apa yang menjadi kepentingan bersama.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

7 responses to “Relawan Tokoh Politik, Partisipasi yang Berbahaya?

  1. sangat menraik ketika kita membahas tentang anak muda yang dikaitkan dengan politik, saya selaku ketua Youth Report Center di Lombok merasakan kesulitan juga ketakutan tatkala menindak lanjuti sebuah pengaduan atau laporan dari warga, karena dari pelapor sendiri ingin dirahasiakan keberadaannya, namun seirin waktu berjalan kami tetap yakin dan waspada atas apa yang kami lakukan demi kepentingan dan hajat hidup orang yang tidak mampu_ satu hal yang menjadi tegaknya kami berdiri secara mandiri untuk terus menjalankan gerakan transparansi di Lombok adalah demi mewujudkan semua kepentingan serta kemudahan layanan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, dan secara jelas dan nyata menjadi tanggungan pemerintah, namun dilapangan tanggungan itu sangat tidak diindahkan, banyak dari mereka warga kami diperlakukan jauh dari akses layanan yang memuaskan, banyak sogokan, suap-menyuap, bahkan pemalsuan identitas, segala macam kasus kami temukan, sehingga kami pun berharap sama dengan Dirga, bahwa yang menjadi pusat tujuan kita memilih pemimpin itu tidak hanya sebatas BAIK nya saja, melinkan LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN KEDEPAN WARGA NEGARA KITA INI. salam,
    Hil_Co.YRC-Lombok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *