2015-10-27 Sustainable Development Goals Save the Children

Perlukah Indonesia Menjalani 15 Tahun SDGs?

Tahun depan, Indonesia bersiap menjalankan program Sustainability Development Goals (SDGs) dari PBB hingga tahun 2030 nanti. Program ini bercita-cita untuk menghapus kemiskinan di dunia.

SDGs merupakan kelanjutan dari program Millenium Development Goals (MDGs), juga dari PBB, yang dicanangkan berlaku di Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2015. Berbeda dengan MDGs, program SDGs menaruh perhatian bukan hanya pada pengembangan manusia (human development) tapi juga pengembangan ekonomi dan lingkungan sebagai bagian dari agendanya.

Berbeda pula dengan MDGs yang bersifat top-down, SDGs disusun dengan melibatkan negara-negara yang memberlakukan SDGs, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Hasil dari pelibatan itu adalah 17 indikator yang mesti dicapai negara pemberlaku SDGs dalam 15 tahun ke depan.

Sustainable Development Goals Screen-Shot-2015-07-08-at-15.10.17

Masalah kesehatan serta perempuan dan anak dalam SDGs menjadi dua di antara topik yang diangkat dalam diskusi “Global Goals dan Rencana Implementasinya” di Hotel Morissey, Jakarta (27/10).

“Lima tahun ke depan Indonesia akan menghadapi bonus demografi, apakah itu akan jadi opportunities atau burden?” tanya Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR, yang menjadi salah satu panelis.

Bonus demografi adalah pertambahan usia produktif (25-45 tahun) di mana satu orang diperkirakan dapat menghidupi lima orang. Jumlah anak muda akan meningkat lima tahun ke depan. “Kalau usia produktif ini tak bergizi cukup, bisa jadi burden,” ujar Dede.

Menurut Dede, anak muda yang tak bergizi cukup bakal terjangkit berbagai macam penyakit. Terutama bila mereka hidup di lingkungan yang tidak bersih. Akibatnya, saat mereka menginjak usia produktif, mereka tidak bisa masuk dalam angkatan kerja yang produktif. Sebab itu, masalah gizi dan kesehatan mesti menjadi agenda penting dalam menyelesaikan kemiskinan.

“Kalau bicara kesehatan, kita sering bicara ada berapa rumah sakit. Padahal buat apa rumah sakit kalau tenaga medisnya tak ada?” ujar Dede, mengkritisi pembangunan. “Kesehatan bukan cuma soal kuratif (pengobatan), tapi juga preventif (pencegahan) dan promotif, seperti gizi.”

Kritik senada juga diutarakan Venna Melinda dari Komisi X DPR dalam bidang pendidikan. “Kita ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tapi masalahnya lain,” seru Venna. Sekolah sering kali masih menarik iuran tambahan, belum lagi biaya untuk buku paket. “Untuk anak-anak terlantar, mereka juga malu kalau tak bisa pakai sepatu seperti teman-temannya, jadi kita [dari DPR] perlu buatkan mereka sepatu.”

Venna juga menyoroti peran sekolah-sekolah informal yang didirikan para relawan untuk membantu anak-anak tak mampu. Salah satu sekolah itu berdiri di samping Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. “Mereka tak dapat serapan dana Rp.337 triliun dari anggaran, tapi mereka bisa memberikan sarana yang baik,” tukasnya. “Seharusnya mereka diapresiasi.”

Masalah-masalah itu akan dilingkupi dalam agenda SGDs 15 tahun ke depan. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah mencanangkan program-program yang ditujukan untuk mencapai tujuan SDGs.

Meski demikian, program SGDs bukannya tanpa kritik.

“Di mana posisi perusahaan dalam SDGs?” tanya Ryan, perwakilan dari Badan Koordinasi Pemuda Indonesia. Ryan menilai, sejauh ini perusahaan justru menghambat cita-cita mulia dengan melakukan pengrusakan lingkungan, seperti yang dilakukan para pengusaha sawit.

“Harusnya perusahaan memiliki program yang bukan cuma berupa Corporate Social Responsibility (CSR),” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi memang adalah salah satu dari 17 indikator pencapaian SDGs. Cara mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut, menurut program SDGs, adalah dengan mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7%, angka yang masih jauh dari capaian Indonesia kini.

Satu dari beberapa cara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut adalah melalui investor kelapa sawit, yang beberapa kali dikritik karena menyebabkan kebakaran lahan dan merusak tanaman lokal. Asap yang menimpa Sumatera dan Kalimantan selama beberapa bulan terakhir, misalnya, melibatkan perusahaan kelapa sawit.

SDGs juga luput memperhitungkan perdagangan internasional yang dikuasai World Trade Organization atau perdagangan bilateral seperti Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP memudahkan transaksi antara negara-negara anggotanya, tapi rentan hanya menguntungkan negara produsen yang sudah memiliki pengembangan hak kekayaan intelektual yang mapan. Negara konsumen seperti Indonesia kurang diuntungkan dalam perjanjian ini.

Padahal, minggu ini Presiden Jokowi berkunjung ke Amerika Serikat dan menyetujui TPP.

Indonesia dinilai mesti berhati-hati dalam menerapkan SDGs. “Apakah kita bisa serta-merta adopsi SDGs? Mana yang cocok bagi kita dan mana yang tidak, harus diperhitungkan,” ujar Mukhlis dari Kementerian Luar Negeri, mencermati.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “Perlukah Indonesia Menjalani 15 Tahun SDGs?

  1. Kalo sesuatu itu ada orang DPRnya ikut nimbrung itu alamat gak bakal beres. Justru kami Rakyat sudah muak dengan DPR. Bahkan DPR itu jadi penghambat kinerja Pemerintah sekarang. Sebaiknya DPR DIBUBARKAN dulu, barulah Indonesia bisa maju. Ini ada tautan silakan tandatangani :

    Seluruh Anggota DPR & DPRD & MPR: Secepat mungkin mengundurkan diri – Paraf Petisi!
    https://www.change.org/p/seluruh-anggota-dpr-dprd-mpr-secepat-mungkin-mengundurkan-diri?recruiter=356596700&utm_source=share_petition&utm_medium=whatsapp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *