2015-10-05 35.000 MW untuk Siapa HIPMI Center

Pengelolaan Listrik Dikuasai Asing, Solusi atau Tragedi?

Swasta didorong untuk lebih banyak terlibat dalam proyek pembangkit listrik, yang artinya harga listrik akan diatur oleh industri. Padahal, masih ada 12 juta rumah tangga di Indonesia yang belum dapat listrik memadai.

“Kita butuh pertumbuhan ekonomi dulu, baru bisa kita kembangkan listrik yang merata. Caranya mendorong pertumbuhan ekonomi ya dengan mendorong investor,” ujar Satya Yudha, anggota Komisi VII DPR RI. “Range pertumbuhan ekonomi kita sekarang 5,1-5,4%. Untuk membangun 35 ribu megawatt, kita butuh 5,7%.”

Angka 35 ribu megawatt tersebut adalah target kapasitas listrik yang dicanangkan Kementerian ESDM untuk dibangun di Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dalam diskusi “35.000 MW untuk Siapa: Membedah Kebijakan Listrik dan Bisnis Ketenagalistrikan di Indonesia” di HIPMI Center, Jakarta (5/10), Satya juga memaparkan bahwa peran PLN dalam proyek pembangkit listrik akan dikurangi.

“Sekarang PLN memegang 70%. Nanti IPP (independent power producer – perusahaan swasta, red) yang akan memegang 70%, PLN cuma 30%,” paparnya. Secara terpisah, rencana ini sebelumnya juga disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan agar PLN hanya menjadi service company. Sebagian besar porsi diberikan kepada swasta asing.

Pembangkit Listrik untuk Siapa?

Rencana ini menuai kritik. Menurut Iwa Garniwa, peneliti Pusat Kajian Energi Universitas Indonesia, menyerahkan proyek pembangunan listrik ke swasta bisa berakibat buruk bagi masyarakat. 16% penduduk Indonesia, atau sekitar 12 juta rumah tangga, belum menikmati listrik yang memadai. Sebagian besar angka tersebut berasal dari kawasan di luar Jawa, Madura, dan Bali.

“Listrik itu komoditas strategis,” tukas Iwa. “Undang-undang memang mengatur bahwa harga listrik itu harus diatur negara, tapi apakah pemerintah punya bargaining position supaya harga listrik tetap bisa diatur negara? Kalau dikuasai swasta, jangan-jangan jadi kartel?” Iwa juga menyebutkan bagaimana penguasaan listrik oleh swasta asing juga rentan dijadikan alat politik bila ada masalah luar negeri dengan negara asal investor.

Kritik Iwa disepakati oleh Eka Wahyu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Menurut Wahyu, penting mengetahui secara tepat daerah mana yang membutuhkan listrik.

“Harus ada pemetaan yang jelas, datanya harus terbuka. Saat ini kok saya belum menemukan dari pemerintah,” tanggapnya. Berdasarkan pengamatan Wahyu, data yang tersedia hari ini hanya data tempat pembangkit listrik dibangun. “Tapi listrik itu disalurkan untuk siapa: kebutuhan industri atau masyarakat? Data ini belum saya temukan,” kritik Wahyu.

Wahyu juga mengkritik rencana pemerintah yang memberikan porsi besar bagi perusahaan asing untuk investasi pembangkit listrik di Indonesia. “Pembangunan listrik ini harusnya untuk anak bangsa, bukan Singapura.” Menurutnya, perencanaan IPP harus membatasi berapa grup atau perusahaan yang bisa terlibat dalam investasi.

Ingin Keluar dari Genggaman Mafia Listrik

Satya beranggapan bahwa porsi bagi swasta yang besar ini disebabkan oleh besarnya masalah dengan pengelolaan PLN. Satya memaparkan bagaimana bukan hanya mafia migas yang banyak bermain dalam industri energi, tapi juga mafia listrik. Memberikan porsi bagi swasta untuk bergerak agar tak dimonopoli negara, menurutnya, bisa menjadi salah satu jalan keluar dari jerat mafia.

“Kita di sini juga mencari solusi, bukan cuma soal liberalisasi. Kalau ada ide, bisa disampaikan ke Komisi VII. Mari kita diskusikan bersama,” pungkasnya.

 

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Pengelolaan Listrik Dikuasai Asing, Solusi atau Tragedi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *