20015-09-29 Hari Sarjana Nasional

Pentingnya Riset bagi Pemberantasan Korupsi

Perguruan tinggi di Indonesia dinilai belum dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pemberantasan korupsi. Padahal pemberantasan korupsi ataupun pembuatan kebijakan idealnya mesti didukung hasil riset yang baik.

Knowledge tidak dipandang signifikan sekarang ini. Akibatnya riset tidak terarah,” jelas Meuthia Ghanie-Rochman, dosen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia dalam diskusi bertajuk “Hari Sarjana Nasional: Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi”, di Kampus Unika Atamajaya Jakarta, Senin (28/9).

Meuthia menyebutkan bagaimana akademisi sendiri belum diakomodasi untuk penelitian. Akses ke jurnal online berkualitas belum memadai, demikian pula fasilitas fisik seperti perpustakaan banyak yang belum terawat. “Di Jerman, memastikan akademisi bisa melakukan riset dengan baik dijamin di undang-undang,” ujarnya.

Hal ini nampak disepakati oleh Adnan Topan, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW). “Riset tentang antikorupsi sendiri terlalu dominan di sektor hukum,” ujarnya. “Padahal korupsi adalah gejala ekonomi, sosial, dan politik. Hukum hanyalah instrumen.”

Menurut Adnan, belum banyak kajian akademis yang menelusuri bagaimana korupsi bisa berdampak pada dan berjalin erat dengan kondisi sosial dan politik suatu negara. Dari pengalamannya, riset yang mendalam seperti itu masih lebih banyak ditemui dari hasil riset lembaga yang sarat kepentingan ekonomi seperti Bank Dunia.

Meuthia menilai, KPK seharusnya memfasilitasi riset-riset anti-korupsi. Saat ini KPK dinilai masih belum bisa menjalin kerja sama sustainable dengan akademisi. “Riset tentang akuntabilitas di Kementerian Agama bisa jadi hasilnya beda dengan di Kementerian Luar Negeri,” jelasnya. Hasil riset tersebut bisa dijadikan acuan tata kelola organisasi.

“Kualitas riset yang baik bisa menghasilkan strategi yang baik,” tambah Adnan.