2015-10-19-Setahun-Jokowi

Netizen: Setahun Jokowi Diwarnai Pelemahan KPK

20 Oktober genap setahun Jokowi menjabat sebagai presiden. Selama setahun itu kebijakan yang terjadi di bawah pemerintahan Jokowi menuai respon netizen (pengguna internet). Melalui situs Change.org, paling tidak ada 10 petisi yang mendapat tanggapan besar. Enam dari petisi tersebut menyoal pelemahan KPK.

Hal ini diungkapkan dalam diskusi “365Jokowi: Apa Kata Netizen?” di Warung Daun, Cikini, Jakarta (19/10). Data dari Change.org Indonesia menunjukkan bahwa empat petisi yang meraih dukungan besar selama setahun Jokowi adalah petisi tentang pembunuhan petani Salim Kancil, rasisme di media sosial, kerusuhan di Tolikara, dan Darurat Asap Riau.

Enam lainnya merupakan petisi yang terkait isu pelemahan KPK. Petisi pertama dimulai di awal tahun 2015 mengenai penolakan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kemudian diikuti oleh tuntutan pembebasan Komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad serta penyidik KPK Novel Baswedan. Selanjutnya muncul petisi tuntuan pencopotan Kepala Bareskrim Polri Budi Waseso yang kerap mengkriminalisasi pegiat antikorupsi. Yang terbaru, petisi untuk menolak revisi UU KPK yang ditengarai mampu melemahkan KPK sebagai lembaga.

Catatan Pemberantasan Korupsi Setahun Jokowi

Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menganggap setahun Jokowi ini terjadi upaya kriminalisasi yang luar biasa terhadap pegiat antikorupsi. “Selain KPK, kriminalisasi juga terjadi pada Komisi Yudisial,” paparnya. Adalah Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Sahuri yang dituduh sebagai tersangka pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldi, hakim yang memenangkan Budi Gunawan di pengadilan.

“Denny Indrayana juga dijebak kasus payment gateway,” tambah Emerson. Denny adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi.

Emerson menilai, Jokowi sebetulnya mendengar respon publik pada kasus-kasus ini, tapi terjepit oleh kepentingan partai dan pihak-pihak pendukungnya. “Misalnya, Budi Gunawan memang batal dilantik jadi Kapolri, tapi dia tetap menjabat Wakil Polri. Bambang Widjajanto dan Abraham Samad memang dibebaskan, tapi kasusnya masih berjalan. Revisi UU KPK tidak jadi masuk prolegnas, tapi ditunda tahun depan.”

Jokowi terpaksa memperhitungkan gesekan-gesekan yang mungkin timbul dari keputusannya. Kalau salah langkah, dia bisa diserang balik. “Jadi tuntutan publik tidak dipenuhi seratus persen,” tukas Emerson.

Peran Petisi dalam Aktivisme

Dari petisi-petisi yang digalang netizen, beberapa pejabat publik meresponnya dengan baik. “Ada beberapa nama yang perlu kita apresiasi karena menanggapi petisi kita,” ujar Arief Aziz, direktur kampanye Change.org Indonesia.

Nama-nama tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kepala Polri Badrodin Haiti. Arief menilai, jumlah dukungan pada suatu petisi bisa berpengaruh besar pada tanggapan pejabat publik pada pentingnya petisi tersebut.

“Kita ambil contoh petisi soal pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Awalnya menteri hanya menjelaskan prosedurnya,” ujar Arief. “Tapi semakin banyak yang mendukung petisi tersebut untuk mempermudah pencairan dana, akhirnya dibicarakan dengan presiden dan prosedur pun dipermudah.”

Walau berperan penting, aktivisme tidak bisa dilakukan hanya di ranah dalam jaringan (daring) saja. “Petisi ini melengkapi,” jelasnya. Penting bagi para penggalang petisi untuk tetap melakukan advokasi, demonstrasi, dan sosialisasi di luar jaringan.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Netizen: Setahun Jokowi Diwarnai Pelemahan KPK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *