2015-10-07 Forum Kajian Pembangunan SMERU

Mengulas Pertumbuhan Ekonomi Jokowi

Jokowi dilantik di masa yang berat. Pertumbuhan ekonomi sedang berjalan lambat sejak 2011, sementara tingkat kemiskinan dan ketimpangan meningkat. Langkah-langkah ekonomi seperti penghapusan subsidi BBM dan paket ekonomi September 2015 dinilai baik untuk pertumbuhan ekonomi, tapi masih banyak ruang untuk perbaikan.

Dalam diskusi Inclusive Growth under Jokowi di SMERU Institute, Jakarta (7/10), Peneliti Ekonomi UNPAD Arief Anshory Yusuf memberi beberapa catatan mengenai kebijakan ekonomi Jokowi. Dua yang disoroti menyoal pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

“Infrastruktur sekarang mendominasi anggaran belanja negara. Tapi harus kita perhatikan, pembangunan infrastruktur yang berlebihan bisa jadi cuma menguntungkan kalangan yang sudah punya human capital tinggi,” papar Arief.

Seperti diketahui, APBN-P 2015 menghapus 175,3 triliun anggaran untuk subsidi BBM dan mengalokasikan 112,4 untuk infrastruktur, salah satu alokasi anggaran tertinggi untuk tahun ini. Di antara penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Siapa yang bakal naik kereta api itu? Cuma sebagian kalangan ekonomi mampu,” jelas Arief. “Pembangunan infrastruktur yang berlebihan dan tidak tepat sasaran justru menyebabkan inequality increasing.” Menurut Arief, pembangunan infrastruktur harus lebih diarahkan dengan baik. Bila pembangunan infrastruktur yang masif diniatkan untuk pertumbuhan ekonomi, ketimpangan akibat pembangunan ini justru bisa menghambat pertumbuhan yang diinginkan.

Belanja Pendidikan yang Tidak Tepat

Untuk belanja sosial, pemerintahan Jokowi juga nampak hanya melanjutkan program pemerintahan SBY dengan mengganti sususan dan namanya sedikit. Meski menghabiskan Rp.462 triliun, belanja pendidikan Indonesia menurut Arief tidak pro-miskin, terutama pendidikan sekunder.

“Pendidikan SD oke, masih pro-miskin, tapi untuk pendidikan sekunder dan tersier sama sekali tidak, apa lagi kalau kita bandingkan dengan Brazil,” jelas Arief. “Susah sekali untuk masuk ke jenjang pendidikan sekunder, belum lagi kalau kita bedakan sekunder itu ada SMP dan SMA.” Cerita-cerita tentang kalangan miskin yang bisa masuk kampus, papar Arief, lebih merupakan pengecualian ketimbang yang berlaku pada umumnya.

Arief menilai seharusnya akses pendidikan bisa lebih merata bila Jokowi menerapkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebagaimana yang pernah diterapkan di Jakarta. “Saya kira tadinya Kartu Indonesia Pintar (KIP) itu kelanjutannya KJP, ya. Ternyata kelanjutannya Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari masa SBY,” sebut Arief.

Program KJP memberi bantuan sejumlah Rp.180.000-240.000 per bulannya untuk tiap anak-anak miskin. Sementara, pada program BSM, bantuannya hanya sejumlah Rp.37.500-83.000 per bulannya. KIP yang diterapkan Jokowi hari ini memiliki jumlah anggaran yang serupa dengan BSM.

Padahal, dengan anggaran Rp.20 triliun, menurut Arief seharusnya pemerintahan Jokowi mampu memberi bantuan dengan jumlah yang sama seperti KJP. “Saya sudah buat simulasinya, seharusnya bisa,” ucapnya. Dengan anggaran Rp.20 triliun, tingkat kemiskinan bisa dipotong dari 10,06% ke 8,21%.

Butuh Sosok Pemerintah yang Kuat

Arief juga memberi catatan mengenai tingkat kemiskinan selama setahun pemerintahan Jokowi. Menurut Arief, meningkatnya tingkat kemiskinan lantaran tiga sebab: harga beras yang naik 17% dalam enam bulan, pertumbuhan ekonomi yang lamban, dan kompensasi dari pemotongan subsidi BBM yang lamban.

“Ekonomi kita yang lamban betul dipengaruhi oleh Cina yang juga melesu, tapi banyak faktor domestik yang seharusnya bisa direspon negara dengan lebih baik,” sebut Arief.

Arief menyebutkan bahwa kebijakan seperti pembatasan impor justru menyebabkan perubahan harga yang bergejolak. Di antaranya Arief menyebutkan masalah beras yang mahal. Pemerintah terlalu yakin stok beras cukup tanpa melakukan impor, padahal angin El Nino menyebabkan kekeringan di banyak tempat. Akibatnya, harga beras jadi naik sejumlah 17%. “1% kenaikan harga beras bisa menyebabkan bertambahnya 300 ribu orang miskin,” kritiknya.

Dari kondisi sedemikian, Arief beranggapan pemerintah harus mengambil posisi yang kuat. “Jangan lakukan mixed policy signals dalam reformasi ekonomi. Menteri jangan berdebat satu sama lain di publik, jadinya membingungkan.” Jokowi sendiri juga harus nampak kuat secara politik, sehingga prospek ekonomi bisa tampil lebih menjanjikan.

 

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *