Poster-NGOPI-UNJ-3

NGOPI (Ngobrol Pintar) Goes to UNJ, “Penggusuran Kampung Pulo, Tepatkah?”

NGObrol PIntar (NGOPI) kali ini disajikan sedikit berbeda dengan kolaborasi bersama Forum Indonesia Muda Regional Depok-Jakarta (FIM Dejapu) pada Jum’at, 11 September 2015 lalu. Berjudul “Penggusuran Kampung Pulo, Tepatkah?”, acara dihelat di Kampus A Universitas Negeri Jakarta dengan mengundang narasumber Tubagus Ramadhan (Teman Ahok), Sandyawan Sumardi (Komunitas Ciliwung Merdeka), Irvan Pulungan (Direktur Eksekutif ICLEI Indonesia).

Diskusi yang diawali oleh Bapak Sandy selaku perwakilan Komunitas Ciliwung Merdeka ini membeberkan bahwa Perda yang dikeluarkan Pemprov DKI terkait penggusuran (normalisasi Sungai Ciliwung) nyaris tidak pernah disosialisasikan kepada warga Kampung Pulo. Perda yang isinya merencanakan membuat Sungai Ciliwung yang berkelok menjadi lurus tersebut tidak diketahui warga hingga saat terakhir. Bahkan, pejabat pemerintah setempat (camat dan lurah) pun tidak tahu menahu tentang perda tersebut. Tak ada juga rencana detail tata ruang Kampung Pulo.

Kesepakatan dengan Pemprov berubah beberapa kali, sampai akhirnya ada peraturan bahwa gubernur tidak bisa memberikan uang pengganti kepada warga yang tidak memiliki IMB. Untuk mengatasi ini, para pengacara membantu warga untuk mengumpulkan surat-surat tanah warga yang sebetulnya ada, tapi tercecer. Menurut UU Agraria, dokumen jual beli dan lainnya yang belum menjadi sertifikat bisa ditingkatkan menjadi sertifikat tanpa dikenakan biaya. Hanya saja kelurahan mempersulit proses ini dengan memberikan tarif hingga Rp 30.000.000.

Paparan Bapak Sandy dilanjutkan oleh Tubagus Ramadhan dari Teman Ahok. Berbeda dengan Pak Sandy yang mengkritik kebijakan Pemprov DKI, Tubagus merasa perlu melihat sisi positif dari penataan Kampung Pulo. Menurutnya, empat gubernur sebelum Ahok tidak bisa mengatasi masalah banjir di Jakarta. Apa yang dilakukan Ahok adalah menguraikan benang kusut dari masalah banjir. Menurut Tubagus, penggusuran memang bukan satu-satunya cara untuk mengatasi banjir, tapi merupakan salah satu cara, daripada tidak sama sekali.

Respon Tubagus disanggah oleh Irvan Pulungan. ”Ketika kita berbicara tentang solusi banjir di Jakarta, maka tidak bisa dilepaskan dari interkonektivitas dengan kota-kota di sekitar Jakarta.” Menurut Irvan, sia-sia menggusur Kampung Pulo bila proyek pembangunan yang berlebihan masih berlanjut di Bogor. Irvan mengkritik kebijakan Pemprov DKI dengan berkaca dari pengalaman Seoul, Korea Selatan. Di sana, sungai yang tegak lurus justru dibuat berkelok-kelok, karena sungai yang lurus menjadi penyebab banjir. Berkebalikan dengan Pemprov DKI yang justru meluruskan sungai yang sudah berkelok.

Menurut Irvan, masalah di Seoul bisa dipecahkan dengan inovasi. Inovasi ini berasal dari masyarakat yang bisa mengolaborasikan situasinya dengan situasi lingkungan. “Jika kita ingin membangun kota yang baik, maka berbicaralah dengan para ahli,” tutur Irvan.

“Kita harus memandang kota sebagai sebuah wadah yang di dalamnya terdapat aset, yaitu manusia,” papar Direktur Eksekutif International Council for Local Environmental Initiatives Indonesia tersebut. “Bagaimana manusia bisa membuat air bukan sebagai bencana, tetapi sebagai aset kota yang bisa dikembangkan.” Masyarakat, pemerintah, dan sector swasta harus dapat bekerjasama untuk mewujudkan kota yang manusiawi, bukan hanya bagi kepentingan pemodal saja.

Problem utama yang terjadi adalah buruknya komunikasi antara warga dan Pemprov. Tidak ada kesinambungan cara berkomunikasi saat jabatan gubernur berganti tangan dari Jokowi ke Ahok. Pemprov di masa Jokowi berkomunikasi baik dengan warga, tapi komunikasi itu terputus ketika Ahok menjabat sebagai gubernur. Penggusuran menjadi tidak tepat ketika dilakukan tanpa ada kerja sama baik dengan warga.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

4 responses to “NGOPI (Ngobrol Pintar) Goes to UNJ, “Penggusuran Kampung Pulo, Tepatkah?”

  1. Seharunysa ini menjadi bahan intropreksi bagi pemprov untuk lebih dekat atau turun langsung ke masyarakat. dan untuk bapak gubernur yg keras (sebenernnya maksudnya baik) lebih diperbaiki lagi komunikasinya biar warga gak salah paham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *