Anak-anak Papua
Anak-anak Papua

Tuntutan Papua Barat Merdeka, Salah Siapa?

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ratusan juta manusia dan ratusan etnis yang tersebar di seluruh pelosok negara, bagi Indonesia, kondisi yang demikian merupakan anugerah sekaligus musibah. Anugerah, karena hal itu merupakan trademark Indonesia yang jika dimanfaatkan dengan baik tentu akan memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Musibah, karena sudah pasti akan sulit melakukan kontrol terhadap wilayah-wilayahnya. Ancaman disintegrasi dapat terjadi kapan saja.

Bicara mengenai disintegrasi, permasalahan yang hingga saat ini masih berlarut adalah mengenai Papua Barat. Sejak 1965 hingga sekarang, belum ada titik terang akan permasalahan ini meskipun peresmian Provinsi Papua Barat sebagai wilayah otonomi khusus telah dilakukan sejak 1999. Gerakan menuntut merdekanya Papua Barat dari Indonesia bahkan masih aktif dengan dukungan dari masyarakat internasional yang semakin luas. Negara besar saperti Inggris, Belanda, dan Australia bahkan secara terang-terangan mendukung gerakan Free West Papua Movement bentukan Benny Wenda.1

Munculnya gerakan semacam ini bagi sebagian orang mungkin hanyalah pemicu social unrest di mana langkah paling efektif yang bisa dilakukan untuk menekannya adalah melalui upaya-upaya represif. Padahal, selama lebih dari 50 tahun sejak Papua Barat bergabung dengan NKRI pasca New York Agreement dan PEPERA, Papua Barat tidak menjadi lebih baik.

Dengan sumbangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) mencapai 1% dari PDB Nasional,2 kemiskinan di Papua Barat hingga tahun 2010 masih yang terburuk dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia.3 Selain itu, dilihat tingkat partisipasi pendidikan dari jenjang SMP hingga Perguruan Tinggi, Papua Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan paling rendah hingga tahun 2012.4 Belum lagi banyaknya cerita mengenai bagaimana aktivitas tambang yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pedalaman Papua. Tentu sangat wajar jika dorongan-dorongan untuk memisahkan diri dari NKRI bisa muncul ke permukaan.

Sayangnya, dalam menangani kasus ini pemerintah seringkali abai melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosio-kultural. Pendekatan yang dilakukan cenderung represif yang sebenarnya malah memperburuk keadaan. Ini bisa dilihat dari beragam operasi militer yang dilakukan oleh TNI pada masa Soeharto yang kemudian melahirkan stigma mengenai “tentara jawa” yang kejam dan brutal. Pada akhirnya hanya menambah kebencian masyarakat Papua terhadap Indonesia. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari masa lalu. Pendekatan represif tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan pemberian otonomi khusus juga bukanlah solusi utama.

Untuk mengatasi permasalahan ini, hal yang sebenarnya perlu dilakukan adalah merangkul Papua dan membuat mereka, dengan berbagai keberbedaannya, merasa menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hal ini memang terdengar cheesy dan bisa dikatakan terlambat. Tapi bukankah tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik? Sebagai generasi penerus,  kita harus lebih peka terhadap permasalahan nasional yang ada. Kadang, kita terlalu peduli dengan Palestina ketimbang dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua. Memang, sangat sulit untuk peduli terhadap sesuatu yang secara fisiologis, sosiologis, religius, dan kultural cukup jauh dengan kita. Tapi sebenarnya hal itu bukanlah halangan jika kita benar-benar menjunjung value kebhinekaan kita.

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti pengajar muda, pertukaran pelajar Papua, dan campaign “Buku untuk Papua” harus terus didukung pelaksanaannya. Jika kita tidak sanggup untuk menjadi pengajar muda yang harus hidup di daerah pedalaman dalam waktu yang cukup lama, kita bisa melakukan hal lain seperti memperlakukan dengan baik teman-teman kita yang berasal dari Papua, yang kebetulan sedang menempuh pendidikan di daerah kita. Supaya menunjukkan bahwa orang yang berada di Jawa bukanlah seperti “tentara jawa” yang mereka bayangkan.

Terakhir, dan yang paling penting, dalam melakukan pendekatan terhadap mereka sudah seharusnya kita menempatkan mereka sama dengan kita. Jangan pernah merasa ada pihak yang lebih tinggi maupun lebih rendah, karena bagaimanapun, masyarakat Papua bukanlah suatu objek. Kita semua sama: sama-sama warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan kesejahteraan dari negara.

———-

1. Freewestpapua.org. About Us – Free West Papua. 2015. Available at: http://freewestpapua.org/background/. Accessed September 3, 2015.

2. Data PDRB Nasional dari tahun 2004 – 2012. Data.go.id. Distribusi PDRB per Provinsi – processed_distribusi_PDRB_per_provinsi_2004_2012.csv – Portal Data Indonesia – data.go.id. Available at: http://data.go.id/dataset/distribusi-pdrb-per-provinsi/resource/96f1ae28-23ac-457a-94c9-28e19f1ed6d6. Accessed September 3, 2015.

3. Bisnis.news.viva.co.id. 10 Propinsi Paling Miskin di Indonesia. 2010. Available at: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/173118-10-propinsi-paling-miskin-di-indonesia. Accessed September 3, 2015.

4. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Indonesia: Educational Statistics in Brief 2011/2012. Jakarta; 2012:173.

.

Foto dari: http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/

 

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Tuntutan Papua Barat Merdeka, Salah Siapa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *