Kontras-Darurat-Reformasi-Polri

Kasus Budi Gunawan: Terburuk di Polri Selama 16 Tahun Terakhir

Pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang berlarut-larut mengungkap kebutuhan akan adanya agenda yang lebih besar: reformasi institusi Kepolisian RI. Semenjak Reformasi, perbaikan tata kelola Polri memang dinilai masih berjalan lamban.

Sebab itulah, dalam diskusi publik yang diselenggarakan KONTRAS, Rabu (11/3/2015), diangkat tajuk “Darurat Reformasi Polri.” Diskusi ini menghadirkan narasumber Brigjen Pol Eddy Pramono (Mabes Polri), Neta S. Pane (Indonesia Police Watch), dan Chrisbiantoro (KONTRAS).

Neta menilai, paling tidak ada lima indikator urgensi reformasi Polri. “Pertama, besarnya kasus kriminalisasi. Kasus kriminalisasi KPK cuma satu di antara banyak,” papar Neta.

Kedua adalah besarnya jumlah polisi yang tewas tiap tahun. Tahun 2011, 20 polisi tewas terbunuh, dan angkanya naik dua kali lipat pada tahun berikutnya. “Artinya polisi masih kurang terlatih,” jelasnya. “Polisi tidak bisa melindungi diri sendiri.” Lanjut Neta, yang ketiga, adalah besarnya jumlah tahanan yang melarikan diri. Dari 2013 hingga 2014, angkanya meningkat dari 30 tahanan hingga ke 42 tahanan. Padahal proses penangkapan saja sudah memakan biaya besar.

“Keempat, konflik internal Polri sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari konflik eksternal.” Menurut Neta, gesekan antar-polisi sering terjadi: baik antara lulusan akademi polisi dengan yang bukan, antara lelaki dengan wanita, juga antara yang berbeda suku dan agama. Dan yang kelima, konflik dengan TNI yang juga tinggi. Tahun 2014, 7 orang tewas dalam konflik dengan TNI.

Menurut Chrisbiantoro, masalah yang terjadi dengan Polri sekarang sebagian karena Polri sebetulnya jugalah korban dalam sistem Orde Baru. Semasa Orba, Polri diintegrasikan ke dalam sistem yang militeristik dengan disandingkan bersama ABRI. Akibatnya, terbentuk kultur yang militeristik selama 30 tahun.

“Pengangkatan Budi Gunawan adalah yang terburuk selama 16 tahun terakhir,” jelas Chris, “Banyak peraturan internal Polri yang ditabrak.”

Chris memaparkan, selain pengangkatan Budi yang bermasalah, institusi dan aktor lain pun menyertai. Misalnya, Kompolnas melampaui wewenangnya dengan mengajukan nama-nama cakapolri. Penunjukkan Budi Waseso sebagai Kabareskrim pun dinilai sebagai hal yang buruk, lantaran Budi Waseso diduga menutup kasus tewasnya tahanan dan memutasi bekas anak buahnya ke posisi strategis.

Desentralisasi Polri?

Menanggapi wacana yang beredar di masyarakat mengenai penempatan Polri di bawah kementerian, Brigjen Pol Eddy tidak sepakat. “Bila di bawah kementerian yang demokrasinya belum dewasa, Polri bisa terkooptasi kepentingan politik, “ ujarnya. Menteri-menteri yang berada di bawah naungan partai tertentu bisa memanfaatkan Polri untuk menjatuhkan lawan politiknya. “Selain itu, Polri akan terhambat birokrasi yang hierarkis dan kehilangan kewenangan diskresi.”

Menurut Eddy, sistem kepolisian Indonesia sudah baik. “Kalau kita bandingkan, tiap negara punya sistem yang berbeda tergantung pertimbangan filosofis, sejarah, dan politiknya,” jelas Eddy. “Ada tiga sistem kepolisian modern: centralized system, decentralized fragmented system yang memberi kewenangan penuh pada daerah, dan decentralized integrated system yang memberi kewenangan pusat mengontrol daerah.”

Indonesia, menurut Eddy, sudah cocok menerapkan centralized system. Argumentasinya, bila menerapkan sistem desentralisasi, kepolisian bakal mengancam keutuhan NKRI. “Loyalitas polisi akan pada pemda, bukan pemerintah pusat.”  Sistem desentralisasi juga berarti polisi akan mengikuti hukum daerah, bukan hukum nasional. Menurut Eddy, ini tidak sesuai dengan konteks Indonesia yang beragam. “Bila terjadi separatisme, bisa masalah. Misalnya separatisme di Aceh, polisi Jawa Timur tidak bisa masuk Aceh.”

Sementara itu, Chrisbiantoro punya pendapat lain. “Kalau kita tak bisa desentralisasi struktur, bagaimana kalau desentralisasi kewenangan saja?”

Argumentasi Chris, wewenang Polri terbesar nomor dua di Indonesia setelah kejaksaan. Polri punya kewenangan eksekutif (public service) dan yudikatif (law enforcement). Kapolri pun punya tanggung jawab yang terlalu besar, yakni harus mengetahui tiap kejadian dari Sabang sampai Merauke. “Kalau kita bandingkan dengan kepala polisi AS, tidak seperti itu,” ucapnya. Menurut Chris, Polri cukup fokus ke bidangnya sebagai penegak hukum. “Tidak usah urus lalu lintas, tidak usah urus penertiban. Bisa serahkan ke Satpol-PP.”

Memang, berdasarkan penilaian Neta, urusan lalu-lintas merupakan satu dari empat bidang yang darurat untuk dibenahi Polri. Tiga lainnya adalah reserse, SDM, dan sarana-prasarana. “Terutama sarana-prasarana.  Banyak sekali mafia proyek di bidang ini yang sudah kita laporkan ke KPK, tapi belum diusut.”

Menurut Neta, seharusnya Revolusi Mental Jokowi bisa mendorong reformasi Polri. Sayang, presiden belum nampak berani membenahi kepolisian. “Jadinya revolusi mental [terlempar, red], bukan revolusi méntal,” sindirnya.

Sharing is caring!
Share on Facebook1Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

2 responses to “Kasus Budi Gunawan: Terburuk di Polri Selama 16 Tahun Terakhir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *