Poster NGOPI 5-a

NGOPI (Ngobrol Pintar) #5, “Tolak Kriminalisasi KPK!”

Pengangkatan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri membuka jilid ketiga konflik Cicak vs Buaya (KPK vs POLRI) yang macam sudah rutin terjadi di tanah air. Namun konflik ini dinilai sebagai preseden baik. “Pertama, kita jadi tahu kelemahan KPK, yaitu di komisionernya. Gampang dikriminalisasi. Berarti sekadar punya track record baik saja tidak cukup untuk jadi komisioner KPK.”

Demikian papar Luky Djani, Direktur Eksekutif Institute for Strategic Initiatives pada sesi Ngobrol Pintar (NGOPI) #5, “Tolak Kriminalisasi KPK!” pada Jum’at 6 Februari 2015. NGOPI kali ini digelar di Kedai Tjikini, Jakarta Selatan, mengundang pula sebagai pembicara Wawan Suyatmiko (Knowledge Management Program Manager Transparency International Indonesia) dan Alia Faridatus Solikha (Volunteer Youth Proactive).

“Kedua, kita jadi tahu blunder KPK,” lanjut Luky, “Yaitu menarget satu orang yang punya jaringan kuat, yang nonformal. Banyak yang bergerak underground di POLRI.” Selepas penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, KPK memang dirundung tuduhan bertubi-tubi dari berbagai penjuru. “Mungkin beda ceritanya bila KPK menarget 10 orang sekaligus.”

Namun laporan hukum yang bertubi-tubi ini pun, menurut Luky, juga hal baik. “Ketiga, kita jadi bisa memetakan para pelapor komisioner KPK itu berada dalam jaringan siapa.”

Menurut Luky, KPK sejauh ini baru menjaring pemain kecil. Kasus Budi Gunawan dikhawatirkan akan membuka gerbang ke kasus-kasus yang lebih besar, oleh sebab itu dijegal habis-habisan. “Di saat seperti ini Jokowi harus tegas,” papar Alia, pemateri dari Youth Proactive.

“Pemberantasan korupsi jangan terjebak kriminalisasi. Berikan sikap jelas.” Bila Cicak vs Buaya sudah mencapai jilid tiga dan terjadi tiap tiga tahun sekali, menurut Alia artinya ada yang salah dengan sistem.

Perkuat KPK, Benahi Polisi

Wawan menyebutkan bahwa KPK sebagai lembaga ad hoc bukanlah lembaga “sementara” seperti sempat diributkan publik. “KPK lembaga ‘ad hoc’ itu artinya bukan lembaga yang bakal bubar setelah korupsi beres, lalu diserahkan ke jaksa dan POLRI,” papar Wawan. Lembaga ad hoc, menurut Wawan, artinya lembaga yang ada karena kebutuhan—dibentuk dengan tujuan tertentu.

Dengan demikian, yang diperlukan sekarang adalah memperkuat KPK. Namun belum tentu itu artinya sama dengan membuat komisioner KPK kebal hukum.

“Korupsi kita artikan sebagai abuse of power. Bagaimana kalau KPK diberikan power tak terbatas?” Menurut Wawan, tidak ada yang bisa menjamin andai suatu hari KPK berada dalam jeratan oligarki dan menjadi berbahaya. Yang perlu dilakukan adalah menyeleksi komisioner lebih ketat dan memberikan wewenang lebih leluasa bagi KPK. “Dalam UU Tipikor malah KPK sebetulnya bisa supervisi POLRI dan jaksa,” jelas Wawan.

Di sisi lain, membenahi POLRI juga penting dimasukkan ke dalam agenda. Selama tidak ada reformasi POLRI, sulit untuk mencegah korupsi. “Bambang Widjojanto mundur ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa Budi Gunawan tidak meniru?” tanya Alia.

Tanggapan Alia sejalan dengan penilaian Luky, bahwa masalah yang ada di POLRI berakar dari petinggi-petingginya. POLRI dinilai sudah menyerupai organisasi clandestine yang beroperasi di bawah tanah dan berjenjang pada petinggi-petingginya.

The biggest gang in the world is police department,” kutip Wawan, menyetujui. “Jokowi harus bisa benahi polisi.”

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *