jokowi batalkan budi gunawan

Jokowi Batalkan Pelantikan Budi Gunawan

Presiden Joko Widodo batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden memutuskan mengusulkan calon baru, yakni Komisaris Jenderal Badrodin Haiti yang kini menjabat Wakil Kepala Polri.

Presiden mengatakan, pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.

“Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri,” kata Jokowi.

Komisaris Jenderal Badrodin Haiti merupakan satu dari enam nama yang diajukan oleh Kompolnas untuk menggantikan Budi. Tiga lainnya adalah Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, Irwasum Komjen Dwi Prayitno, Kabareskrim Komjen Budi Waseso. Dua nama lagi, yang bukan berasal dari Polri, adalah Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Suhardi Alius.

Perkara Budi Gunawan

Polemik pergantian kepala Polri bermula dari keputusan Presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tak lama setelah usulan tersebut diserahkan kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Budi sebagai tersangka korupsi.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Meski berstatus tersangka, DPR tetap menyetujui mantan ajudan presiden pada masa Megawati Soekarnoputri itu untuk menjadi kepala Polri. Saat itu, hanya Fraksi Demokrat dan PAN yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut. DPR juga menyetujui Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai kepala Polri. Setelah Sutarman pensiun sebagai kepala Polri, kepemimpinan Polri dijalankan oleh Badrodin.

Belakangan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah. Putusan itu terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. Dari gugatan praperadilan tersebut, Hakim Sarpin memutuskan enam perkara:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan Budi Gunawan sebagian;
  2. Sprindik tersangkanya Budi Gunawan dianggap tidak sah secara hukum;
  3. Penyidikan KPK terhadap Budi Gunawan dianggap tidak sah karena KPK dianggap tidak punya wewenang berdasarkan KUHP;
  4. Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dianggap tidak sah, karena KPK menyasar Budi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri, posisi yang dianggap bukan penyelenggara negara, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pelaku korupsi;
  5. Segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK berkaitan dengan Budi dianggap tidak sah.
  6. Menolak permohonan ganti-rugi Budi Gunawan sebesar Rp 1 juta. Budi sempat merasa dirugikan dengan penyidikan ini dan meminta ganti-rugi oleh negara;

Angkat Pimpinan Sementara KPK

Selain tentang pergantian calon kapolri, Jokowi pun mengambil kebijakan tentang pimpinan KPK. Karena Abraham Samad dan Bambang Widjojanto selaku pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi memutuskan untuk memberhentikan secara sementara kedua pimpinan tersebut.

Artinya, ada tiga kursi pimpinan yang kosong, karena wakil ketua KPK Busyro Muqqodas telah berakhir masa jabatannya akhir tahun lalu. Dengan kekosongan tiga pimpinan, maka Jokowi pun menunjuk tiga orang untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) yakni Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi.

“Saya akan mengeluarkan Keppres tentang pemberhentian sementara dua pimpinan KPK dan selanjutnya akan dikeluarkan Perppu untuk pengangkatan sementara KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK. Setelah itu diikuti dengan perbitan Keppres pengangkatan tiga anggota sementara yakni Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi,” katanya.

Taufiequrachman Ruki pernah menjadi Ketua KPK pada 2003. Ia adalah lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971. Ketika di PTIK ia juga lulus dengan peringkat 4 terbaik.

Indriyanto Seno Adji tak lain adalah guru besar hukum pidana Universitas Indonesia. Nama terakhir yang menjadi Plt pimpinan KPK adalah Johan Budi yang tak lain Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP.

.

Sumber: Kompas, 18 Februari 2015 | Republika, 18 Februari 2015 | Republika, 12 Februari 2015

Foto: Tempo.co

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

One response to “Jokowi Batalkan Pelantikan Budi Gunawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *