CCAB-Tony Kwok

Belajar dari Hong Kong: Tak Perlu Menghukum Mati Koruptor

Ada tiga pendekatan dalam pemberantasan korupsi: penangkalan (deterrence), pencegahan (prevention), dan pendidikan (education). Penindakan korupsi (enforcement) yang efektif dinilai penting dalam menciptakan penangkalan, karena menunjukkan political will kepala negara, membuat koruptor lain waswas, dan menjadi pembelajaran publik.

Three-pronged approach. Supaya tak mau korupsi, tak bisa korupsi, dan tak berani korupsi.”

Demikian pemaparan Tony Kwok, mantan Komisioner Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hong Kong, pada seminar Combating Corruption Across Boundaries di Program Pascasarajana Paramadina, Gedung Energy Tower Lt. 22, Kawasan SCBD, Jakarta. Di acara yang digelar 10 Februari 2015 tersebut, Tony Kwok berbagi pengalaman ICAC dalam menghadapi korupsi.

Menurut Tony, komisi antikorupsi harus punya sumber daya kuat. ICAC punya 1350 awak, dan 900 di antaranya penyidik. “Antara populasi penduduk dengan penyidik korupsi harus proporsional. Di KPK awaknya belum proporsional dengan populasi Indonesia yang besar,” papar Tony. Pemerintah juga harus berani menganggarkan dana besar pada komisi antikorupsi. Hal ini tentunya disertai dengan landasan undang-undang yang memberi wewenang besar dan kerja sama dengan institusi lain.

“Ada dua prinsip dalam pemberantasan korupsi: there is no single solution dan there is no single institution to tackle corruption,” jelas Tony. “Butuh kerja sama dengan institusi lain, terutama penegak hukum.”

Untuk mencapai ini, penegak hukum perlu sistem check-and-balances yang mumpuni. Kepolisian Hong Kong menerapkan manajemen integritas yang menerapkan pendisiplinan keras pada anggotanya dan rekrutmen yang sangat ketat. Hong Kong juga memiliki Independent Police Complaint Committee (IPCC) yang menangani keluhan dan laporan pengaduan penyelewengan kepolisian.

“Yang penting, lembaga antikorupsi harus independen,” ujar Tony. ICAC sendiri adalah lembaga yang bergerak di luar pemerintah. Artinya, ICAC punya wewenang untuk menyidik siapa pun tanpa khawatir terjadi konflik kepentingan. “Undang-undang perlu menjamin wewenang ini,” tambahnya.

Pernah berseteru dengan polisi

Menurut Corruption Perceptions Index 2014, Hong Kong termasuk 20 besar negara paling bersih dari korupsi. Tapi berpuluh tahun lalu, Hong Kong adalah negara yang sangat korup. “Dari lahir sampai dikubur harus menyogok,” canda Tony. Konflik Cicak vs Buaya yang satu dekade terakhir di Indonesia juga pernah terjadi di Hong Kong.

“Dulu semua orang di Hong Kong korup. Tapi kepolisian yang paling korup.”

Tony memaparkan, saking terorganisasinya korupsi Kepolisian Hong Kong, mereka menjual stiker seharga $3 yang dapat membebaskan pengemudi dari pelanggaran lalu lintas bila dipasang di mobil. Stiker tersebut—yang jadi pemasukan sangat besar bagi Kepolisian Hong Kong—hanya berlaku sebulan dan harus beli baru setiap bulan bila ingin mengemudi ugal-ugalan.

Ketika ICAC dibentuk pada tahun 1974, institusi pertama yang disasar adalah kepolisian. ICAC sendiri merekrut polisi-polisi yang dianggap bersih dan terbaik. Setiap perwira polisi yang korup, dari polantas hingga petingginya, dibabat habis oleh ICAC. Alhasil, kepolisian gusar.

Pada tahun 1977, anggota kepolisian melakukan long march dengan pakaian sipil. Pertama mereka menghampiri markas besar polisi dan menuntut kepala polisi Hong Kong untuk undur diri. Katanya, ICAC berbuat tidak manusiawi pada polisi. Kemudian, polisi menyantroni kantor ICAC. Mereka memprotes ICAC hingga sempat terjadi upaya untuk membakar kantor ICAC.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Hong Kong akhirnya memberi putusan: ICAC harus menghentikan investigasi kasus korupsi yang terjadi sebelum tahun 1977. Tony, yang menyaksikan langsung kasusnya, ingat bahwa pemerintah menyebutkan mereka ingin “memberikan hidup baru”—kesempatan kedua untuk hidup bersih—bagi para koruptor.

Media saat itu mengecam habis-habisan keputusan pemerintah Hong Kong. Untungnya, geliat ICAC tidak berhenti. Tahun 1978 ICAC berhasil menjerat ratusan orang dari kepolisian dan mendapat respon positif. Sejak itu, kepolisian menjadi lebih transparan dan bisa bekerja sama dengan ICAC.

Zero tolerance

Menurut Tony, yang membuat ICAC efektif adalah prinsip zero-tolerance: tidak peduli kasus besar atau kecil, oleh pejabat publik atau pelaku swasta, semua kasus korupsi harus ditindak. Usul Tony, KPK perlu memperluas sasarannya kepada kasus-kasus korupsi yang kecil dan juga dilakukan oleh swasta. “Buat masyarakat tahu bahwa korupsi tidak pandang bulu. Siapa pun bisa terlibat dan mereka akan ditangkap,” jelas Tony.

Sebab itu, menurut penilaian Tony, tidak perlu memberikan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi. “Kita lihat Cina. Apa mereka jadi lebih bersih?” Berkaca pada Hong Kong dan Singapura, hukuman terberat bagi koruptor di kedua negara tersebut hanyalah 10 tahun penjara. Meski demikian, Hong Kong berada dalam 20 besar negara terbersih dan Singapura 10 besar terbersih.

“Jadikan korupsi sebagai high-risk crime. Buat komisi anti-korupsi sebagai komisi yang efektif,” papar Tony. Jaringan-jaringan korupsi harus bisa diselidiki dan diungkap ke akarnya. Di Hong Kong, insentifnya adalah dengan memberikan keringanan hukum hingga hanya 2/3 masa tahanan bagi koruptor yang mengadukan orang lain dalam jaringannya.

Dengan demikian, yang perlu ada di benak para calon koruptor bukanlah takut mati, tapi takut tertangkap. “If you’re corrupt in Hong Kong, there is more than 50% chance that we will get you,” pungkasnya.