NGOPI4-JakartePunyeSiape

NGOPI (Ngobrol Pintar) #4, “Jakarte Punya Siape?”

Perlukah melarang sepeda motor masuk jalan protokol? Pertanyaan itu beberapa kali terdengar setelah Desember lalu Pemprov DKI menerapkan kebijakan yang melarang sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Merdeka Barat. Kebijakan itu menuai keberatan lantaran dianggap menyulitkan warga.

Berangkat dari anggapan tersebut, seri diskusi NGOPI (Ngobrol Pintar) bulan ini menghadirkan Pheni Chalid (dosen Ekonomi dan Pembangunan UIN Jakarta), Ardi Yunanto (redaktur Ruang Rupa dan Karbon Journal), dan Yudi Adiyatna (Volunteer YouthProactive Batch 2). Diskusi digelar di Kedai Tjikini, Jakarta Selatan, pada Jum’at, 23 Januari 2015.

Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, menurut data yang disajikan Yudi, angka kendaraan pribadi terus saja bertambah dari tahun. “Pemerintah melarang motor tapi tidak sediakan kompensasi. Banyak kendaraan umum yang tidak layak pakai dan tidak lolos uji,” ujar Yudi.

Bila pemerintah ingin mengurai kemacetan yang diduga disebabkan oleh motor, pemerintah harus memahami akar masalahnya. Besarnya jumlah pengguna motor di Jakarta dinilai sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah terkait otomotif selama bertahun-tahun. Tahun 2003 hingga 2006, angsuran motor dipermudah dan motor dijadikan kendaraan yang mudah diakses masyarakat. Sementara angkutan umum dibiarkan terlantar.

“Warga Jakarta menggunakan motor karena itu alternatif yang diberikan pemerintah selama bertahun-tahun,” papar Ardi. “Itu ‘solusi’ masyarakat menghadapi macet. Sekarang kenapa mau dilarang?”

Bukan Solusi Macet

Pheni menilai, bila tujuannya untuk mengurai kemacetan, kebijakan ini tidak relevan. “Baru tahun kemarin kita dengar pemerintah mempromosikan low-cost green car. Kalau motor dilarang, lalu beli mobil, apa bedanya?” tanya Pheni.

Menurut Pheni, kebijakan ini seakan menyerupai pukulan terhadap sejumlah besar warga Jakarta yang hanya mampu membeli motor. Lantaran tidak membayar pajak lebih besar dari pengguna mobil, sekarang haknya akan dicabut.

“Kalau mau urai kemacetan, seharusnya, pajak kendaraan pribadi semuanya dinaikkan, biaya parkir dinaikkan, dan perbaiki attitude mengemudi,” jelas Pheni, “Mobil yang parkir di pinggir jalan raya juga sering sebabkan macet.”

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebetulnya masalah kemacetan termasuk dalam perencanaan Pemprov DKI. “Tapi solusi pertama untuk macet adalah perbaikan transportasi publik dulu. Pelarangan sepeda motor adalah solusi ketiga setelah yang pertama tuntas,” jelas Yudi.

Hal ini, menurut Yudi, juga mengundang tanya mengenai berapa sebetulnya anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk transportasi publik. Program-program seperti monorel Jakarta dan pengadaan busway sempat tersendat kasus berkaitan penyalahgunaan dana. Transparansi mengenai anggaran tersebut, menurut Yudi, penting untuk dibuka.

“Membatasi kendaraan pribadi itu perlu. Tapi caranya bukan dengan melarang tanpa memberikan kompensasi,” pungkasnya.