poster ngopi 3r

NGOPI (Ngobrol Pintar) #3, “Polemik Kenaikan Harga BBM”

Meski dikatakan untuk dialokasikan dananya ke pembangunan infrastruktur, pengalihfungsian subsidi BBM dinilai bermasalah. Kenaikan harga BBM menyebabkan kesenjangan dan tidak juga membuat konsumsi BBM turun.

“Padahal menurut UUD 1945 Bab VII pasal 23, APBN harus menjamin kesejahteraan masyarakat,” sebut Ridwan Bukhari (Serikat Mahasiswa Progresif UI) dalam sesi NGOPI #3 (Ngobrol Pintar) di Kedai Tjikini, Jum’at 19 Desember 2014. Selain Ridwan, sesi diskusi rutin YouthProactive ini juga menghadirkan Bawono Kumoro (The Habibie Center) dan Hizkia Yosie Polimpung (Pushura Research Coperative).

Naiknya harga BBM disebutkan menyebabkan kesenjangan, lantaran meski harga bahan pokok naik, upah riil tidak ikut naik. Akibatnya buruh yang berada di batasan UMR kesulitan memperoleh kebutuhan pokok. Konsumsi BBM yang oleh pemerintah disebutkan turun juntrungannya juga tidak ada perubahan. “BBM adalah barang inelastis, jadi berapa pun harganya akan tetap dibeli masyarakat,” jelas Ridwan.

Pemerintah sendiri tidak tampak melihat isu BBM ini sebagai isu strategis. Malahan, BBM selalu dijadikan komoditas politik. “Yang dikhawatirkan oleh elit politik Cuma selalu apakah isunya bakal populer di masyarakat atau tidak,” papar Bawono. Partai politik yang berani menolak alihfungsi subsidi BBM selalu bukan partai yang berkuasa. “PDIP yang selama ini menolak, begitu jadi ruling party malah cabut subsidi.”

Pengalihfungsian subsidi BBM pun sengaja dilakukan di awal-awal rezim Jokowi. “Mumpung rakyat masih percaya sama Jokowi, jadi penolakan tidak besar,” jelas Bawono. Kepercayaan ini, oleh Hizkia, dikhawatirkan menjelma jadi apa yang disebutnya statolatry. “State idolatry. Negara diidolakan,” ujarnya. “Kita sering dengar kelas menengah bilang subsidi BBM itu boros, neraca defisit, tapi mereka paham hitung-hitungan ekonominya nggak? Itu semua ‘kan alasannya pemerintah.”

Padahal, kelas menengah menurut Hizkia adalah kunci demokrasi. Kelas menengah harus terus mengkritisi dan mengawasi kerja negara. “Jangan cuma menyerahkan segalanya pada pemerintah, yang penting masih bisa minum frappucino, terus nanti kalau nggak beres baru ngomel. Nanti jadi scary new middle class seperti di Cina dan Rusia: pintar, sukses, tapi cuek!” pungkasnya.