Ilustrasi: Obama, oleh warrentoons.com
Ilustrasi: Obama, oleh warrentoons.com

Mengidolakan Negara, Mempasrahkan Tanggungan

Ada satu hal yang barangkali paling membedakan kenaikan harga BBM tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya: respon masyarakat.

Pada rezim SBY, kenaikan harga BBM kerapkali ditanggapi dengan pesimisme, kisruh, dan kegundahan. Sekarang, di rezim Jokowi, suara-suara yang berkompromi meredam suara-suara sumbang yang biasanya nyaring menolak alihfungsi subsidi BBM. Padahal kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung naik Rp2.000—empat kali lipat dari kenaikan di tahun 2013 (Rp500).

Langkah Jokowi memang bisa dibilang, secara politik, strategis. Harga BBM dinaikkan segera setelah Jokowi naik ke tampuk kepresidenan. Masyarakat masih punya tingkat kepercayaan tinggi pada rezim yang baru, hingga tidak timbul terlalu banyak resistensi. Alih-alih yang timbul justru kompromi dan konfirmasi.

Infografis yang dibuat oleh KataData misalnya, yang dipopulerkan lewat media sosial populer Kaskus, memaparkan “10 Alasan Kenapa Harga BBM Harus Naik.” Infografis itu tersebar luas, sampai-sampai dicantumkan dalam akun Twitter resmi @kaskus yang hanya mempromosikan topik-topik pilihan dari forum mereka.

Dalam sesi diskusi NGOPI (Ngobrol Pintar) #3 Youth Proactive (19 Desember 2014), Hizkia Yosie Polimpung mengkhawatirkan fenomena ini mendekati apa yang disebutnya sebagai statolatry.

Meminjam konsep Antonio Gramsci, statolatry (state idolatry) menempatkan rakyat dalam hegemoni negara, menjadikan negara sebagai sebuah kultus di mana pemimpin negara menciptakan “sebuah identitas di antara negara dan masyarakat sipil (civil society)”. Dalam statolatry, negara dipuja dan dibiarkan tanpa kritik. Keputusan negara “dipercayakan saja” oleh rakyat tanpa melalui evaluasi yang serius.

Yang terjadi dengan infografis BBM di Kaskus, menurut Hizkia, adalah narasi-narasi yang sesungguhnya berasal dari argumentasi negara (pemerintah) untuk menaikkan harga BBM. Argumentasi ini terus-menerus direproduksi dalam medium-medium populer, direkonstruksi dalam pembicaraan sehari-hari, sehingga menjadi wacana yang dimaklumi dalam keseharian masyarakat.

Akibatnya, muncul argumentasi pro-kenaikan harga BBM malah menyerang pilihan pribadi invidu yang harusnya tak ada hubungannya dengan BBM. Misalnya sindiran seperti, “beli rokok Rp16.000 sanggup, tapi BBM naik Rp2.000 protes!”

Beberapa argumentasi pro lainnya berdalih bahwa dana subsidi BBM bisa dialihkan ke pemenuhan infrastruktur lantaran “tidak tepat sasaran”. Padahal belum tentu juga dia sudah menghitung dengan rumus ekonomi sampai bisa bilang “tidak tepat sasaran”.

Depolitisasi pemuda

Yang menarik dari apa yang diamati oleh Hizkia, wacana-wacana tersebut jugalah wacana yang lazim ditemui di kalangan pemuda, khususnya kelas menengah.

Dalam pengamatan Hizkia, bentuk statolatry yang nampak dalam kasus kenaikan harga BBM ini adalah statolatry yang berasas kepasrahan. Kelas menengah tidak mengkritisi dan pasrah begitu saja kepada kebijakan pemerintah, merasa bahwa kenaikan BBM ini “pasti ada alasannya” dan “berharap yang terbaik” bagi negara.

Statolatry dalam konteks ini, menurut Hizkia, berasal dari alienasi kelas menengah. Akibat tuntutan kehidupan modern—kerja nine-to-five—kelas menengah didorong untuk sekadar konsumtif, sebagai “imbalan” atas kerja keras mereka di kantor, dan mempasrahkan proses politik pada apa yang mereka lihat sebagai a new hope (Jokowi).

Proses politik menjadi urusan yang “di atas sana” dan tidak ada sangkut pautnya dengan “di bawah”—selama kebutuhan mereka masih terpenuhi. Atau, dalam kalimat Hizkia, “selama frappucino masih tersedia dan harga parkir mobil tidak naik, kelas menengah ini tidak akan bersuara sumbang.”

Apa yang disebutkan Hizkia barangkali selaras dengan apa yang pernah dijelaskan oleh James Siegel (1986).

Selama Orde Baru, pemuda mengalami depolitisasi habis-habisan yang kemudian membuat mereka berubah jauh dari pemuda dalam masa Orde Lama. Di Orde Baru, pemuda bukanlah mereka yang aktif dalam pergerakan dan identik dengan militasi sebagaimana di Orde Lama; pemuda Orde Baru dikooptasi oleh negara dan dijadikan aparatus pengawal pembangunan.

Organisasi kepemudaan dilarang untuk menentang status quo; justru dialihkan menjadi organisasi-organisasi tangan ketiga seperti Pemuda Pancasila dan KNPI yang bisa dikerahkan negara bila ada yang menghalangi proyek pembangunan. Di pendidikan, dikembangkan materi-materi yang menjaga grand plan Orde Baru seperti “Pemuda dan Pembangunan” atau “Perempuan dan Pembangunan”.

Alhasil, akibat proses Orde Baru ini, menurut Siegel yang hadir adalah “remaja”. “Remaja” adalah mereka, anak-anak muda, yang tidak tertarik dengan proses politik yang bagi mereka berada “di atas sana”. Mereka tidak tertarik dengan perubahan, tidak tertarik untuk mengkritisi negara, dan berminat hanya pada gaya hidup (lifestyle) dan hiburan.

Kalangan muda akibat proses Orde Baru adalah “remaja” yang apolitis dan mendedikasikan diri pada kepuasan gaya hidup muda. “Remaja” adalah mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kegiatan konsumtif.

Proses ini makin dimungkinkan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga mendorong pesatnya perkembangan kelas menengah di medio 1980-an dan 1990-an, yang pada juntrungannya menciptakan pusat-pusat konsumsi dan gaya hidup muda yang baru (Ansori, 2009).

Pemuda menjadi umat yang sekadar menerima dan menghabiskan–konsumtif.

Sublimasi politik

Yang kita saksikan sekarang ini barangkali masih merupakan kesinambungan dari sosio-kultural Orde Baru.

Fokus rezim SBY selama 10 tahun terakhir yang mengejar pertumbuhan ekonomi dan mendorong kelas menengah yang kuat, ditambah dengan peninggalan depolitisasi Orde Baru, dikhawatirkan hanya makin melanjutkan tren ini. Mengambil perbandingan yang selaras, pola serupa di Jepang pada tahun 1970-an telah membuat kelas menengah dan pemudanya sangat terdepolitisasi dan mengejar prestise dalam gaya hidup muda (Iida, 2002).

Di Indonesia, masalahnya diperumit dengan delusi aktivisme politik.

Bila kelas menengah pada akhirnya merasa kepentingannya terganggu, kini tersedia saluran praktis: internet. Melalui cuitan Twitter, jempol Facebook, tanda tangan Change.org, atau membuat surat terbuka untuk segala hal di blog, kelas menengah dapat merasa bahwa mereka sudah berkontribusi dalam proses politik. Saluran-saluran praktis ini dapat dengan mudah bukan jadi bagian dari proses politik, malahan jadi perpanjangan tangan dari gaya hidup muda.

Kemudahan untuk kelihatan berpartisipasi ini yang disebut Evgeny Morozov (2010) sebagai clicktactivism. Bentuk sikap dalam proses politik—menolak kenaikan subsidi BBM misalnya—menjadi sekadar gaya hidup muda dengan kemudahan yang disediakan internet. Dengan sekadar retweet atau jempol Facebook, kelas menengah bisa dengan mudah mengaktualisasikan dirinya sebagai bagian dari perubahan.

Tambah lagi, sifat internet, pada khususnya media sosial, yang menyambungkan hidup penggunanya satu sama lain melalui tumpukan update dalam timeline mereifikasi kebutuhan aktualisasi diri kelas menengah: supaya dukungannya bisa dilihat orang lain. Aktivisme yang seharusnya politis, menjadi aktivisme gaya hidup. Alih-alih mengurangi depolitisasi, yang terjadi adalah sublimasi politik.

Penutup

Di hari-hari terakhir masa jayanya aristokrasi feudal di Eropa, kelas menengah menjadi kunci dalam memicu bangkitnya rezim demokrasi. “Impuls borjuasi” merupakan pendorong akan jatuhnya aristokrasi tuan tanah, pemicu pemutaran uang, dan yang paling penting, membangun proses umpan-balik melalui semangat watchdog-nya.

Dalam alam demokrasi, kelas menengah selalu menjadi kelas yang kritis; yang membuat keterputusan sejarah dengan masa sebelumnya yang menempatkan daulat negara sebagai kekuasaan utama. Demikian pula dengan pemuda, yang kerap dikarakterkan sebagai pihak yang cenderung menolak status quo.

Sekarang, bisakah kalangan ini kembali menanggung beban sebagai kalangan yang progresif dan kritis sebagaimana tuntutan sejarah membentuknya dulu—sebagai kalangan yang berani membuat keterputusan sejarah, kini, dengan Orde Baru?

Sharing is caring!
Share on Facebook80Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “Mengidolakan Negara, Mempasrahkan Tanggungan

  1. kenaikan BBM bagi kalangan masyarakat bawah khususnya dipedesaan yang awam akan politik dan kinerja pemerintahan yang hanya melihat dari segelintir pandangannya saja berpendapat bahwa, kenaikan BBM merambat ke segala bahan pokok lainnya sehingga tanpa pikir panjang yang ada dibenak mereka hanyalah kebutuhan hidupnya setiap hari,terlebih-lebih bagi mereka yang bekerja menggunakan sepeda-motor banyak yang mengeluh, akan tetapi bagi segelintir kalangan muda yang mengerti akan politik dan sebagian ilmu dari strategi yang digunakan presiden dalam menaikkan BBM justru ada yang pro dan kontra, hal ini memang menjadi lumrah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan saya saat ini kenapa ketika BBM naik, banyak pom bensin atau pertamina yang kehabisan stok_???? padahal kalau dilihat semestinya akan banyak stok bensin, tetapi makin hari makin habis dan bahkan relatif tutup selama 1 atau 2 hari, saya rasa ini juga bagian dari politik masyarakat yang menimbum bensin tanpa diketahui sebelumnya…. lalu, kenapa sampai saat ini masyarakat sangat minim pengetahuannya akan hal politik yang jelas-jelas mereka lakukan sendiri_!!! melalui Yout Report Center (YRC) yang saya gerakkan di desa juga mengalami hal yang sama, memang berbeda kasus yakni untuk pelayanan kesehatan tetapi sama-sama pelayanan publik, masyarakat awam yang ada di pedesaan sering salah faham dan salah mengatikan, mengenai pelayanan atau BPJS yang PBI seharusnya diterima oleh mereka yang kurang mampu dan jompo, justru banyak yang mendapat pelayanan PBI juga dari kalangan orang kaya…. sehingga saya mnegambil kesimpulan sendiri bahwa antara pemerintah dan masyarakat pada dasarnya menjalankan politiknya sendiri-sendiri, namun khususnya bagi masyarakat awam, mereka tidak faham atas apa yang dilakukannya…. alhasil, masyarakat awam di pedesaan pandai snagt dalam bergosip dan saling menyalahkan_ bagaimana dengan amsyarakat kota_????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *