TII-Good-governance-V2

Problem Bad Governance di Daerah Unggulan Good Governance

Meski dikenal sebagai champion praktek good governance, Sragen juga sarat dengan korupsi. Mantan Bupati Untung Wiyono yang menjabat satu dekade (2001-2010) dimasukkan ke bui lantaran korupsi APBD Kabupaten Sragen senilai Rp11,2 miliar. “Ada paradoks good governance di Indonesia,” ujar Luky Djani, dalam diskusi Paradoks Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan yang digelar oleh Hivos di Hotel ARTotel, Jakarta, pada Jumat (28/11/2014).

Sragen bukan satu-satunya. Bersama Sragen, berdasarkan studi Luky Djani dan peneliti-peneliti lainnya, Surabaya, Balikpapan, dan Pare-pare terekam sebagai daerah-daerah yang dinobatkan sebagai daerah best practice karena menjalankan reformasi tata kelola pemerintahan dengan mengadopsi resep good governance ternyata dibarengi dengan bad governance. Padahal Pare-pare bahkan sudah dijadikan Kemendagri sebagai daerah percontohan desentralisasi sejak kisaran tahun 1994.

“Tidak dilihat konteks di mana kebijakan good governance diterapkan,” jelas Amalinda Savirani yang meneliti di Sragen. Sragen adalah daerah agrikultur, tapi pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan berbasis industri. Kebijakan yang berbau pertanian jarang dimunculkan di Sragen, sebagaimana tercermin dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sragen.

Amalinda juga menyebutkan di Sragen berlaku apa yang disebutnya sebagai, “ke bawah sayang, ke atas malak.” Dalam proses pemberian izin pembukaan usaha-usaha kecil dan menengah seperti salon, semua dilayani oleh PTSP secara transparan sebagai praktek good governance yang baik. “Tapi untuk izin usaha berinvestasi besar seperti pombensin atau rumah sakit ditangani sendiri oleh bupati,” paparnya. Dengan tangan bupati, pemberian izin jadi harus melalui proses yang sulit, hingga akhirnya pelaku usaha harus membayar uang pelicin.

Hal serupa pun terjadi di Pare-pare. Dalam program Sistem Pelayanan Satu Atap (Sintap) ada beberapa proses perizinan yang sengaja dicabut dari daftar pelayanan, lantaran sebagai hasil kompromi dengan para birokrat. “Mereka merasa dicabut ‘mata pencaharian’nya kalau semuanya diurus Sintap,” jelas Luky. Alhasil kembali diperlukan uang pelicin dalam pengurusan izin. Begitu pun dengan di Balikpapan dan Surabaya.

Masalah Definisi

Problem ini terjadi lantaran, menurut penelitian Luky, ragam definisi good governance yang dipakai oleh lembaga-lembaga donatur yang meresepkan good governance. Definisi Bank Dunia menekankan pada efektivitas penyelenggaran negara ketimbang menyoroti aspek legitimasi pemerintah dan ekonomi. Sementara definisi UNDP meresepkan good governance dengan mencakup proses demokratisasi.

Definisi-definisi yang kemudian dipakai donatur itu dirasa mengabaikan kebijakan good governance sebagai sebuah proses politik, menjadikan good governance sebagai sekadar teknik tata kelola organisasi saja. “Definisinya terlalu mekanistis, teknokratis,” ujar Amalinda. Sebab dari definisi yang meleset itulah resep good governance jadi abai dengan praktek-praktek dan pertentangan-pertentangan kelompok-kelompok kepentingan yang muncul di empat daerah unggulan tersebut.

Di daerah-daerah tersebut, inisiatif good governance selalu dilakukan secara top-down dan melalui restu kepala daerah. Bila kepala daerah berganti, program juga ikut berganti—tidak ada keberlanjutan. Problem ini ditengarai lantaran resep dari donatur sendiri juga sifatnya berjangka pendek. “Terlalu mengejar quick wins dengan program yang soft alih-alih yang rumit. Misalnya seperti pembuatan kode etik, pembenahan aturan, pengaturan SOP. Padahal good governance adalah proses jangka panjang,” papar Luky.

Selama Orde Baru, birokrasi yang terbangun adalah birokrasi yang oligarkis dan rent-seeking. Bila masalah ini tidak diselesaikan duluan, resep good governance tidak akan mempan berhubung hanya diplantasikan. “Kecuali kalau good governance ini memang cuma ‘industri sosial’. ‘Kan membuat SOP, dapat penghargaan ‘kota terbaik’, lebih measurable daripada memantau proses?” sindir salah satu peserta diskusi.

.

Ilustrasi dari: Center for Good Governance Studies

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

3 responses to “Problem Bad Governance di Daerah Unggulan Good Governance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *