gratifikasi lt5475b93fa2260

Perlu Kembangkan Mekanisme Pelaporan dalam Pengelolaan Gratifikasi

“Apa sih beda gratifikasi dengan suap?” pertanyaan itu membuka acara Forum Pemerintah dan Swasta dalam Manajemen Gratifikasi pada hari Rabu (26/11/2014) di Hotel Le Meredien, Jakarta, yang diselenggarakan atas kerjasama Transparency International Indonesia (TII), Direktorat Gratifikasi KPK, asosiasi korporasi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan Indonesia Business Links (IBL).

Acara ini dihelat lantaran Indonesia dinilai belum memiliki pencegahan gratifikasi bersama antara pemerintah dan swasta. Padahal gratifikasi adalah problem yang jadi tanggung jawab bukan cuma pemerintah, tapi juga swasta. “Gratifikasi merupakan insentif, yang apabila tidak dikelola dengan baik oleh manajemen organisasi dan supra organisasi melalui regulasi nasional berpotensi menjadi insentif negatif,” terang Natalia Soebagjo, Executive Board TII.

Pada pleno awal acara, batasan-batasan gratifikasi terlebih dahulu diperjelas. “Gratifikasi dilarang ketika pemberiannya dilakukan terhadap pejabat dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, istilahnya gratifikasi tidak netral,” jelas Teguh Sudarmanto dari TII. Dalam gratifikasi tidak netral, pemberian selalu dilakukan karena yang diberikan punya posisi tertentu untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. “Untuk periksa, coba bandingkan, kalau tukang becak apa bakal diberikan barang yang sama?” tandasnya.

Gratifikasi juga dibedakan dengan suap. Dalam suap ada keinginan dari masing-masing pihak untuk membuat kesepakatan dalam proses tertentu (meeting of mind). Niat jahat sudah ada dari awal. Sementara dalam gratifikasi tidak ada meeting of mind karena sifatnya yang berupa pemberian. “Niat jahat baru dikatakan ada bila dalam 30 hari kerja [barangnya] tidak dilaporkan ke KPK [untuk diperiksa],” ujar Giri Suprapdiono dari KPK.

Perlu Membangun Mekanisme Pelaporan

Penting kemudian bagi organisasi, baik pemerintah maupun swasta, untuk membangun sistem internal pengelolaan gratifikasi. Pada khususnya pihak swasta yang terkait erat dalam proses ini. Pengelolaan gratifikasi membutuhkan sistem deteksi pelanggaran, yang dapat disokong dengan mekanisme pelaporan pelanggaran, sistem pelaporan aset dan harta kekayaan, pencatatan yang akuntabel, dan penguatan fungsi kepatuhan.

Mekanisme pelaporan pelanggaran misalnya bisa mengadaptasi dari sistem yang sudah dijalankan oleh website Lapor! dari UKP4. Lapor! merupakan layanan pengaduan bagi fasilitas publik dan pemantauan birokrasi. “Untuk pelaporan kasus korupsi, sistem Lapor! disertai fasilitas anonim untuk melindungi pelapor dari bahaya,” papar Arkka Dhiratara dari UKP4. “Tidak seperti kasus lain, hanya tim administrator yang bisa membaca laporan dan identitas pelapor kasus korupsi.” Lewat mekanisme Lapor!, masyarakat luas juga dilibatkan dengan membuka sarana tanya-jawab dengan aparat pengusut kasus korupsi. “Jadi bisa dipantau,” ujar Arkka. Sistem serupa bisa dimanfaatkan dalam internal organisasi.

Meski demikian, Arkka dan peserta diskusi dalam forum mencatat bahwa orang-orang masih belum terbiasa melapor. “Dalam internal organisasi saja masih dianggap ada jarak, tidak setara, antara bawahan dengan atasan,” ujar Budi Santoso dari Ombudsman. Di masyarakat pun masih ada kekhawatiran bahwa pelaporan kasus korupsi bisa membawa dampak buruk bukan hanya bagi pekerjaannya, malah kelangsungan hidupnya. Sebab itu, sistem yang mumpuni saja tidak cukup. “Dibutuhkan kepercayaan publik untuk melaporkan praktek-praktek korupsi supaya bisa diusut,” pungkas Budi.

.

Sumber gambar: HukumOnline

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *