IMG-20141203-01802

CPI 2014: Lebih Serius Memberantas Korupsi

68% negara di dunia masih memiliki skor indeks persepsi korupsi di bawah rata-rata, berdasarkan hasil pengukuran Corruption Perception Index (CPI) 2014. Diluncurkan tiap tahunnya sejak 1995 oleh Transparency International (TI), CPI mengukur persepsi korupsi berdasarkan penilaian para ahli dan pelaku bisnis. Di tahun ini CPI mengumpulkan 13 hasil pengukuran dari 175 negara di dunia.

Diluncurkan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu (3/12/2014), temuan CPI 2014 menunjukkan Denmark mencapai skor paling tinggi (92) sebagai negara yang dinilai memiliki tingkat korupsi paling rendah. Diikuti oleh Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87), dan Swiss (86). Sementara Somalia dan Korea Utara memiliki skor paling rendah (8), diikuti oleh Sudan (11), Afghanistan (12), dan Sudan Selatan (15). Rata-rata skor negara di dunia adalah 43.

Di antara negara ASEAN, Singapura memiliki skor paling tinggi (84)—berada di urutan ke-7 tertinggi di dunia.

Indonesia sendiri meraih skor 34, menempati peringkat 107 dari 175 negara. Dua tahun sebelumnya, Indonesia hanya meraih skor 32; peringkat 114 pada 2013 dan peringkat 118 pada 2012. Bila dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN (tanpa menyertakan Singapura), Indonesia unggul 1 skor lebih tinggi. Poin Indonesia hanya masih tertinggal bila dibandingkan dengan skor rata-rata Asia Pasifik (43) dan skor rata-rata anggota G20 (54).

Kenaikan ini tetap merupakan preseden baik. “Kenaikan skor Indonesia menandakan tingginya harapan pada pemerintahan baru serta efektivitas pemberantasan suap,” ujar Wahyudi, Program Officer Economic Governance Department Transparency International Indonesia. Memang, yang berbeda pada peluncuran CPI pada tahun ini adalah waktunya yang berbarengan dengan  awal mulainya pemerintahan Joko Widodo.

“Tapi jangan sampai keliru membaca indeks ini sebagai pengukur progress pemberantasan korupsi,” wanti Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK. “Indeks ini bisa digunakan untuk mengukur sektor-sektor apa yang perlu dibenahi. Tapi indeks tidak bisa mengukur sistem yang melahirkan peluang korupsi dan tidak bisa melacak budaya yang melanggengkan praktek korupsi.”

KPK mengajukan konsep Sistem Integritas Nasional (SIN) untuk aktif mendorong bukan hanya penindakan korupsi, tapi pencegahan korupsi. Konsep ini menekankan pada pembangunan integritas individu, yang kemudian diharapkan akan merambah ke integritas organisasi dan pada akhirnya integritas nasional. Pembangunan integritas ini tentu juga dibarengi dengan perbaikan tiga sektor strategis: hukum (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan), politik (parlemen dan partai politik), serta bisnis (perizinan, bea cukai, dan ekspor-impor).

.

Pranala terkait: