IMG-20141114-01729

Menunggu #BlusukanAsap: Menghadapi “Lahan Basah” di Riau

Di Riau, selain musim hujan dan musim kemarau, dikenal juga istilah “musim asap”. Selama 17 tahun terakhir, indeks kualitas udara Riau hanya mengandung 1% oksigen. “Selama 2 bulan harus bertahan tidak bisa bernafas,” sahut Rico, warga Riau, dalam sesi diskusi Kongkow Ijo pada Jumat (14/11/2014) di Comma ID, Jakarta.

Bertajuk “Menanti #BlusukanAsap”, diskusi ini menghadirkan Wimar Witoelar, Abetnego Tarigan (Walhi), Longgena Ginting (Greenpeace), dan Suzy Hutomo (Body Shop) sebagai narasumber utama.

Diskusi dibuka dengan cuplikan film Years of Living Dangerously, dokumenter Harrison Ford mengenai deforestasi di Indonesia. Cuplikan film menyoroti Riau, yang hutan gambutnya terus-menerus dialihfungsikan jadi lahan kelapa sawit lewat penjualbelian izin oleh pemda setempat. Ada 18% hutan Riau yang seharusnya tidak dikonversi justru dialihfungsikan. Akibatnya kerap terjadi kebakaran hutan. “Kerusakan hutan gambut menyumbang 1/5 dari gas rumah kaca global,” ujar Longgena Ginting.

Masalah hutan di Riau selalu jadi lahan basah. Dalam jual beli izin konversi hutan, oknum pemda bisa meraup paling tidak 1 milyar per 1000 ha lahan yang terjual. Jual-beli ini kerap terjadi dan selama 17 tahun terakhir tidak nampak ada political will dari pemerintah pusat untuk mengatasinya.

“Saya selalu di-PHP (pemberi harapan palsu),” aku Wimar Witoelar yang terus-menerus mengadvokasikan masalah hutan ini ke pusat. Tiap kali diajak bertemu, kementerian selalu menolak. Malahan, dalam film dokumenter Harrison Ford, mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan—yang sekarang sedang diperiksa KPK—cuma tertawa ketika disinggung soal pembalakan di Riau. Menurut Abetnego Tarigan, “problem juga berasal dari ketidakjelasan kawasan kehutanan dan kapasitas law enforcement.

Padahal bila ditilik, pelaku konversi lahan di Riau kerap dilakukan oleh perusahaan yang sama. Dari 20 perusahaan yang terlibat, baru satu perusahaan yang disidang, yakni PT Adei Plantation and Industry asal Malaysia. “Ini perusahaan residivis,” menurut Rico, lantaran PT Adei sudah disidang pada tahun 2001, 2003, 2005, dan 2013 terkait pembalakan liar. Namun PT Adei terus berhasil lolos dari ganjaran berat.

Sayangnya, isu lingkungan tampak tidak terlalu ramai dibahas di Indonesia. Padahal selain warga yang kesulitan bernafas, masalah Riau juga menjadi masalah lintas-daerah, bahkan juga lintas-negara karena asapnya yang sering tersebar ke Singapura dan daerah lain. Masyarakat, khususnya kelas menengah, “perlu dibiasakan dengan konsep sustainable business,” ujar Suzy.

Pantauan real-time GlobalForestWatch.org, menunjukkan pohon yang terbakar dan arah angin di Indonesia (sumber gambar: @inggita)
Pantauan real-time GlobalForestWatch.org, menunjukkan pohon yang terbakar dan arah angin di Indonesia (sumber gambar: @inggita)

Sebab itulah Kongkow Ijo mencoba mengangkat kesadaran masyarakat melalui tagar #BlusukanAsap dan petisi Change.org yang mendesak Presiden Jokowi untuk meninjau Riau. Melalui layanan web GlobalForestWatch.org yang disediakan oleh World Resource Institute, masyarakat juga bisa memantau dan berkontribusi mengawasi deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia. Layanan ini memungkinkan masyarakat melihat kondisi hutan Indonesia secara real-time, selama punya koneksi internet.

Harapannya, dengan partisipasi masyarakat, pemerintah bisa ambil tindakan tegas. “Petisi cuma batu loncatan. Tujuan akhir kita tetap penyadaran masyarakat, kontrol pemerintah, penegakan hukum dan kebijakan yang pro-hutan gambut,” pungkas Abetnego.

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

5 responses to “Menunggu #BlusukanAsap: Menghadapi “Lahan Basah” di Riau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *