20110423_IRD000

Perbandingan Demokrasi Representatif dan Demokrasi Langsung dalam Pilkada

Menentukan sistem pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan kondisi Indonesia tentu bukan hal sederhana. Problematik dalam permasalahan sosial harus ditinjau dari berbagai aspek dan tidak dapat dianalisa apple to apple. Koalisi pendukung Pilkada melalui DPRD berargumentasi bahwa: Pilkada langsung membutuhkan dana anggaran dan ongkos politik yang tinggi; dapat menyebabkan tingginya korupsi oleh kepala daerah; dan berpotensi memicu konflik horizontal.

Dalam melakukan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah, pertama kita perlu menganalisa konsep pembagian kekuatan dalam tingkat pemerintah daerah. Sebagai contoh di Norwegia, konsep kepala daerah atau mayor digunakan untuk seorang pemimpin daerah terpilih di pemerintahan tingkat daerah, yang disebut sebagai ordförer atau yang berarti “orang yang berbicara (sebagai perwakilan orang lain)” dan diasosiasikan lebih seperti ketua dari perkumpulan (chairman) dan bukan eksekutif.

Jika dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, mayor di Norwegia berperan politik sebagai primus-inter-pares atau yang pertama diantara yang setingkat.[1] Konsep pemimpin seperti ini tidak dapat ditemui di Swedia walau kedua negara memiliki sistem pemerintahan daerah yang hampir serupa. Di Swedia kekuatan legislatif dan eksekutif terpisah dengan dua kepala yang berbeda sedangkan di Norwegia tidak.

Sekilas terdengar masuk akal jika kepala daerah dipilih oleh perwakilan rakyat di daerah dengan alasan anggota DPRD adalah representasi yang memiliki fungsi mewakili keinginan dan kepentingan rakyat, yang mana proses pemilihan melalui DPRD tentu tidak akan lebih kompleks dan akan lebih hemat jika dibandingkan pemilihan langsung, seolah bahwa kita menganut sistem parlementer dan kepala daerah yang dipilih adalah kepala legislatif, bukan eksekutif.

Tetapi jika kita kembali kepada rumusan pembagian kekuatan politik yang ada pada sistem presidensial yang juga mengedepankan otonomi daerah, pemilihan melalui DPRD akan menghilangkan substansi dari rumusan sistem politik presidensial yang diterapkan di Indonesia. Tentunya ditambah lagi dengan asumsi bahwa seorang pemimpin eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat pasti memiliki legitimasi yang tertinggi, bertanggung jawab langsung kepada rakyat, dan tidak terikat pada legislatif sehingga ada pemisahan kekuatan politik yang jelas, sebagaimana konsep trias politica yang selama ini dianut dan diterapkan di Indonesia pasca Orde Baru.

Pada awal tahun 1990, Jerman mulai melakukan perubahan sistem pemilihan menjadi pemilihan kepala daerah secara langsung dan diimplementasikan secara bertahap melalui evaluasi yang tidak instan. Perubahan sistem tersebut menjalar dari provinsi ke provinsi (Länder) secara revolusioner dan didukung positif oleh masyarakat dan legislatifnya. Tentu disini yang dipilih langsung oleh rakyat adalah kepala daerah dengan fungsi eksekutif (Bürgermeister).[2]

Jika dirumuskan, perubahan sistem pemilihan yang terjadi di Eropa saat itu didasari oleh democracy deficit dan performance deficit. Democracy deficit disini adalah dampak dari kesenjangan sosial yang terjadi antara Jerman Barat dan Jerman Timur ketika kembali bersatu, dimana Jerman Timur yang telah lama menganut sistem komunis mengalami krisis kepercayaan akan sistem pemerintahan.

Hal tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat akan penerapan pemilihan langsung kepala daerah. Hal yang serupa terjadi di Indonesia ketika rakyat mengalami krisis kepercayaan akan democracy deficit pada sistem pemerintahan Orde Baru, pada masa Reformasi rakyat menuntut pemilihan langsung sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Faktor lain yang mendorong penerimaan penerapan sistem pilkada langsung di Jerman pada masa itu adalah performance deficit. Performance deficit yang dimaksud disini adalah argumentasi bahwa pemimpin yang terpilih melalui council akan terlalu bergantung (dependent) kepada council dan secara institusional tidak cukup kuat dalam eksekusi politik dan tidak dapat menjalankan kepemimpinan eksekutif secara efektif, terutama jika dihadapkan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan terkait penganggaran yang krusial.

Keterbatasan kepala daerah yang terpilih oleh council ini bertolak belakang dengan kepala daerah yang pada saat itu sudah dipilih langsung oleh rakyat, sebagai contoh mayor dari Baden Wüttenberg yang diapresiasi karena kinerjanya yang efektif sebagai pimpinan eksekutif dan tidak kurang dalam urusan krusial terkait penganggaran.

Hipotesa koalisi pendukung Pilkada melalui DPRD yang berbanding terbalik dengan kasus di Jerman bahwa pemilihan langsung menyebabkan korupsi (performance deficit) oleh kepala daerah adalah irrelevan karena kedua variabel bukan hal yang saling berkorelasi langsung.

Penegakan hukum dan regulasi adalah solusi meminimalisir korupsi di pemerintahan daerah tanpa harus mengurangi hak suara rakyat. Peninjauan lebih lanjut mengenai belum mapannya sistem demokrasi representatif di Indonesia tentu sangat diharapkan dan akan memperkuat argumentasi bahwa demokrasi langsung memiliki nilai “lebih” untuk tetap diterapkan.

***

[1] Helge O. Larsen (2000). Directly Elected Mayor – Democratic Renewal or Constitutional Confusion?. Department of Political Science, University of Tromsø, Norway. Dipetik September 22, 2014, dari http://www.sisp2000.unina.it/papers/articles/larsens.doc

[2] Hellmut Wollmann (2013). The direct election and “recall” of the mayors in Germany: From representative democracy-based to direct democracy-based local leadership. Humboldt-Universität Berlin, Germany. Dipetik September 23, 2014, dari http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/democracy/news-andevents/events/conferences/2013/Programme/wollmann-direct-eleciton-of-mayors-draft.25.12.pdf

Sharing is caring!
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Tumblr0Email this to someonePrint this page

Tentang Iman Waskito

Iman Warih Wijaya Waskito adalah seorang mahasiswa program studi political science di Freie Universitaet Berlin yang saat ini magang di Transparency International Indonesia - Youth Program dengan harapan dapat melihat berbagai situasi di Indonesia dengan lebih dekat. Aktif di berbagai organisasi seperti IN//NITIATIVE (Indonesian Innitiative), PPI Berlin, dan International Association for Political Science Students. Baca tulisan lain dari penulis ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *