images

Survei dan Indeks Perilaku Anti Korupsi

Bappenas dan Badan Pusat Statistik baru saja merilis hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) pada hari Rabu, 16 Oktober 2014. SPAK dilakukan untuk mendapatkan gambaran sikap responden terhadap praktek korupsi sehari-hari atau yang disebut petty corruption yang ada di masyarakat. Selain pemerintah, unsur masyarakat sipil seperti akademisi dan LSM juga terlibat dalam penyusunan SPAK.

Tim yang terlibat dalam penyusunan ini antara lain adalah BPS, Bappenas, UKP4, Setwapres, ICW, KPK, UNODC, dan LSM pegiat anti korupsi lainnya. Kegiatan SPAK ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 Kabupaten/Kota dari 33 provinsi dengan jumlah sampel keseluruhan 10.000 rumah tangga. Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai sejauh mana budaya zero tolerance terhadap perilaku korupsi yang ada dalam setiap individu dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman.[1] Pada tahun ini Indeks Perilaku Anti Korupsi mengalami kenaikan dari 3,55 (2012) menjadi 3,63 (2013) dari skala 1 sampai 5.

Dijelaskan bahwa dalam prosesnya responden yang merupakan kepala keluarga atau pasangannya diwawancarai secara langsung (tatap muka).[2] Disini jika survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami norma-norma anti korupsi dalam skala kecil (petty corruption), hasil yang didapat akanlah valid. Tetapi ketika yang berusaha dinilai adalah goodwill dalam praktek keseharian dan pengalaman terkait anti korupsi, tentu melalui wawancara tatap muka hasil yang didapat hanyalah jawaban normatif dan positif.

Pengukuran terhadap perilaku seseorang bukan hal yang mudah, terutama melalui wawancara tatap muka. Disini hal yang mungkin secara valid diukur adalah seberapa jauh masyarakat memahami perilaku anti korupsi atau diukur berdasarkan pemahaman dan pengetahuan. Tentu pengetahuan terhadap anti korupsi tidak kalah penting dalam menumbuhkan integritas di praktek kehidupan sehari-hari. Menurut hasil riset, pemerintah adalah aktor yang paling efektif dalam memberikan pengetahuan anti korupsi. Peringkat kedua diduduki oleh tokoh agama dan diikuti oleh keluarga/kerabat/teman.

So Youth, mari kita sebarkan paham anti korupsi mulai dari keluarga dan teman dekat kita!

[1] Bappenas dan BPS. 2014. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2013, h.2. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
[2] Presentasi BPS halaman 6 pada acara peluncuran Indeks Perilaku Anti Korupsi.