IMG_0820

Ekskursi ke KPU, Youth Integrity Camp 2014

Pada Hari selasa 25 Maret 2014, Transparancy International Indonesia dalam rangkaian kegiatan Youth Integrity Camp 2014 mengajak para pesertanya berkunjung ke Kantor KPU ( Komisi Pemilihan Umum ). Dalam ekskursi kali ini, diskusi yang berlangsung antara pihak KPU dan peserta YIC berlangsung seru. Diskusi diadakan di dalam ruang Media Center kantor KPU, akan tetapi diskusi ini tidak dapat dipimpin langsung oleh narasumber utama yang berhalangan hadir dikarenakan sedang ada rapat penyempurnaan DPT ( Daftar Pemilih Tetap ) sehingga digantikan oleh 2 orang anggota dari KPU tersebut.

Anggota KPU tersebut membuka sambutan dan menjelaskan secara singkat mengenai pemilu tahun 2014, dan bagaimana pentingnya untuk kita menggunakan hak suara kita dalam pemilihan kali ini dengan cara tidak Golput. Setelah membuka sesi diskusi secara singkat, anggota KPU tersebut langsung memberikan kesempatan untuk 3 peserta Youth Integrity Camp 2014 untuk memberikan pertanyaan. Kesempatan bertanya tersebut langsung dimanfaatkan oleh peserta dari Kupang, Fransiskus, yang menanyakan mengapa DPT selalu berubah-ubah dan terus mengalami pembaruan, hal tersebut sesungguhnya membuat adanya ketidakjelasan untuk masyarakat yang memilih di berbagai daerah. Kemudian pertanyaan dilanjutkan oleh peserta dari Jombang, Iman, yang memberi pernyataan selama ini KPU dinilai belum mementingkan hak untuk kaum disabiltas, Seperti pembuatan surat suara khusus untuk kaum disabilitas. Setelah itu ada peserta dari Aceh, Mahmudin yang memeberi pernyataan kalau di Pemilu di Aceh masih ada campur tangan dari para penguasa atau partai. Di Aceh yang menentukan anggota KPI (Komisi Pemilihan Independen) ditentukan oleh DPRD setempat yang dominan berasal dari partai, serta dinilai adanya tekanan dari KPU pusat ke KPI yang berada di Aceh.

Sebelum menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta, anggota dari KPU tersebut memberi pertanyaan:

“Siapa yang disini akan golput pada pemilihan umum 2014 nanti?”

Pertanyaan tersebut langsung disambut dengan acungan tangan peserta dari Tanggerang Selatan, yang menyatakan dia akan golput karena  dinilai suaranya tidak ada pengaruhnya dan tidak  akan ada harapan kepada calon kandidat dalam pemilihan kali ini yang bisa membawa perubahan berarti di Indonesia. Pernyataan tersebut langsung di jawab oleh anggota KPU, Golput sesungguhnya merupakan hak warga negara, warga negara boleh berpikiran calon pemimpin nanti tidak akan membawa perubahan berarti, namun demikian jangan komplain jika calon pemimpin yang juga sebagai wakil rakyat yang terpilih nanti memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan. Peserta dari Tangsel tersebut kemudian membalas kalau selama ini partai hanya memikirkan kampanye dengan memberikan janji manis tanpa ada pendidikan politik dari partai tersebut. Kemudian anggota KPU tersebut menjelaskan kalau satu surat suara sesungguhnya mempunyai peran yang sangat berarti.

Selanjutnya anggota KPU tersebut mengklarifikasi kalau selama ini DPT bukan dirapatkan dengan mengubah kontennya. DPT hanya akan terus di sempurnakan dalam menghadapi persyaratan administrasi untuk calon pemilu dengan memperhatikan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ). Dalam menentukan DPT juga perlu bekerja sama dengan keputusan dari otonomi daerah jika ada penduduk yang masih belum terdaftar, dengan mengacu pada Undang-Undang. Jika ada penduduk yang tidak terdaftar dengan tidak memiliki kartu keluarga, KTP, tapi masuk dalam DPT sesungguhnya balik lagi kepada proses mennetukan DPT yang berasal dar DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu )  ke Kemendagri yang berasal dari data setiap kecamatan. Jika tidak terdaftar di hari H, maka ada PDKTB sebagai wadah tambahan untuk dapat bisa memilih.

Menjawab permasalahan tentang memberikan hak memilih kepada kaum disabilitas, anggota KPU tersebut menjawab kalau selama ini permasalahan anggaran dalam memenuhi kelengkapan logistik seperti kertas surat suara menggunakan huruf braille menjadi kendala utama. Dengan demikian masih tetap menggunakan cara lama dengan bantuan orang terdekat untuk memenuhi suara bagi kaum disabilitas, oleh sebab itu pihak yang akan memberikan bantuan dalam mengisi surat suara perlu di sumpah untuk memberikan suara yang sesuai dengan suara yang diberikan pemilih yang disabilitas.

Menanggapi adanya tekanan dari KPU pusat ke KPI di daerah Aceh sesungguhnya hal tersebut tidak ada, sebenarnya semua keputusan perlu di koordinasi agar tidak ada yang timpang dalam pemilihan umum. Anggota KPU tersebut juga mengklarifikasi kalau Komisioner dipilih oleh Komisi A dalam DPRD.  Adanya pemantauan dalam pemilihan sehingga dipastikan akan berjalan dengan baik, pemilihan juga sesuai dengan proses aturan khusus yanga ada di Aceh. Selain itu narasumber juga mengklarifikasi kalau proses dalam setiap tahapan pemilihan di Aceh tidak bermasalah dan selalu ada dalam pemantauan dengan beberapa perhitungan yang telah diperhitungkan dan hasil yang akan di scan sebagai bukti.

Diskusi kali ini pun ditutup dengan pernyataan anggota KPU yang meminta bantuan kepada masyarakat agar dapat menjalankan pemilu sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Selain itu ketua angkatan Youth Integrity Camp 2014 yakni Hafiz peserta asal Yogya memberikan penutup dengan sebuah puisi serta piagam yang diberikan kepada narasumber.